Pekan Depan, Pemprov Jateng Janji Buka Dana Apel Kebangsaan Rp 18 Miliar

SuaraJawaTengah.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah siap membuka detail penggunaan anggaran Apel Kebangsaan pada pekan depan.

Dengan adanya proses transparansi tersebut, masyarakat bisa mengetahui alokasi dana untuk acara yang menelan biaya APBD sebesar Rp 18 miliar, agar tidak terus berpolemik.

Kepala Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Jawa Tengah Achmad Rofai menyatakan, sebagai kuasa penerima anggaran, pihaknya akan membeberkan secara rinci setelah melakukan evaluasi terhadap event organizer (EO) yang menjalankan acara Apel Kebangsaan.

"Mekanisme penganggaran sudah sesuai, sudah ada dalam penganggaran tahun 2019, dibahas Januari 2019, ada pembahasan di dewan, Bapeda, dan melalui lelang juga," kata Achmad Rofai, saat ditemui di kantor Kesbangpol Jateng Jalan Ki Mangunsarkoro Semarang, Rabu (20/3/2019).

Baca Juga: Lagu 'Restu' Syahrini Jadi Kontroversi, Melly Goeslaw Beri Penjelasan

Pihaknya juga tak mempersoalkan banyak pihak yang mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran tersebut. Menurutnya, acara yang digelar di Lapangan Simpang Lima pada Minggu (17/3/2019) berjalan sukses.

"Biar masyarakat yang menilai saja, melihat bagaimana Apel Kebangsaan berjalan aman, sukses dan sesuai peruntukannya," ujarnya.

Terkait laporan detail penggunaan anggaran, Rofai mengaku saat ini masih dalam tahap evaluasi kepada panitia acara atau event organizer yang menyelenggarakan.

"Pemenang lelang pada EO Potensindo, dan kami bukan menunjuk, nanti EO yang mempertanggung jawabkan, ini masih kita identifikasi dan evaluasi, apakah profesional atau tidak, kalau tidak profesional ya tidak kita bayar," jelasnya.

Untuk diketahui, jika dana anggaran Apel Kebangsaan masih ada pada pihak Pemprov Jateng dan akan dibayarkan saat sudah diidentifikasi dan evaluasi pihaknya.

Baca Juga: Sekap Pegawai, Perampok Berjaket Hijau Gasak Rp 900 Juta di Money Changer

"Karena yang dibiayai biaya satuan, ketentuan pembayaran setelah evaluasi, harus kita pertimbangkan," katanya.

Dikatakan Rofai, detail anggaran yang dikerjakan EO meliputi konsumsi peserta, panggung, artis, transportasi bus, dan lainnya.

"Mulai dari sekarang sudah kami lakukan (evaluasi), Senin kemarin inventarisasi dan indentifikasi terkait dengan pelaksanaan hari Minggu itu," lanjutnya.

Pihaknya memastikan jika dalam satu pekan akan selesai tahap identifikasi dan evaluasi detail penggunaan anggaran dari pihak EO. Hasil detail evaluasi akan disampaikan kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

"Secepat mungkin, kita targetkan satu minggu selesai laporan pertanggungjawaban dari EO. Ada ketentuannya itu batas inventarisasi, terus laporan ke Pak Gub," tuturnya.

Dari hasil yang disampaikan ke Gubernur Jateng, masyarakat atau pihak mana pun dipersilakan untuk mengetahui.

Bahkan, jika dilakukan pemeriksaan pihaknya akan terbuka untuk memberikan informasi detail penggunaan anggaran tersebut.

"Kita laporkan hasilnya ke Pak Gub, pasti nanti ada pemeriksaan, kita pasti terbuka. Bisa yang ngecek inspektorat, BPK atau KPK, mereka yang atur jadwal karena punya program, bukan kami yang minta pemeriksaan itu," tukasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku tidak mempermasalahkan sejumlah pihak yang protes penyelenggaraan Apel Kebangsaan 'Kita Merah Putih', tekait pendanaan yang mencapai Rp 18 miliar.

"Kami sangat transparan maka siapapun bisa melihat. Soal tidak sepakat dengan jumlah monggo. Tapi kami harus menghadirkan seluruh masyarakat di Jawa Tengah," kata Ganjar, Jumat (15/3/2019) lalu.

Soal besar atau kecilnya anggaran kegiatan, menurut Ganjar, itu relatif. Karena acara tersebut bakal dihadiri sampai 130 ribu warga Jawa Tengah dari 35 kabupaten kota.

Namun jika ada asumsi atau tuduhan dana penyelenggaraan itu dikorupsi, itu tidak benar.

"Kalau Anda tahu, (dana) itu untuk mereka semua. Target ktia 100 ribu. Dihitung lagi ternyata 130 ribu. Yang lain asumsi, katanya mau dikorupsi. Kalau kami mau sembunyi sembunyi nggak kami bukak kok. Makanya semua orang bisa buka, itu hebatnya (transparansi) Jawa Tengah. Makanya kita buka untuk dikritisi. Soal tidak sepakat jumlah nggak apa-apa. Tapi kita bisa jelaskan," katanya.

Kontributor : Adam Iyasa