Respon Ahok Soal Kenaikan Upah Dewan, Taufik: Jangan Ngamuk Dulu

SuaraJawaTengah.id - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik ikut menanggapi perihal mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang ngamuk mendengar rencana kenaikan upah anggota dewan. Taufik menantang Ahok untuk membuktikan pernyataannya itu.

Taufik meminta agar Ahok menanyakannya dulu kepada pihaknya di DPRD. Bahkan, kalau bisa Ahok langsung datang ke kantor DPRD di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

"Pak Ahok nanya dulu kesini jangan ngamuk-ngamuk dulu, yang bener berapa gitu lo," kata Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12/2020).

Menurutnya Ahok hanya mendapatkan informasi yang tidak lengkap sehingga membuatnya terpancing. Karena itu Ahok harus mengonfirmasinya lagi ke anggota DPRD.

"Ya nanya sama DPRD saja gausah ngamuk-ngamuk nanya dulu yang benar berapa, makanya dapet informasinya keliru," ujarnya.

Taufik lantas membantah adanya kenaikan upah lewat gaji dan tunjangan DPRD.

"Enggak naik tunjangan rumah, makanya sebaiknya tanya dulu lah sebelum ngomong ya," ucapnya.

Sebelumnya, eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memanggil Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Ima Mahdiah. Keduanya membahas soal kegaduhan kabar kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta.

Bukan tanpa alasan, Ahok mengundang Ima Mahdiah langsung karena dia dulu bertahun-tahun magang dengannya.

Baca Juga: Ahok Ultimatum Anak Muda di DPRD DKI Jakarta: Anggotanya Belagu Amat

"Ima, saya minta kamu datang karena ini masalah anggaran APBD. Jujur saja masalah anggaran APBD DKI ini merusak, membuat kemarahan rakyat," kata Ahok membuka, dikutip Suara.com dari tayangan dalam Kanal YouTube Panggil Saya BTP.

Lebih lanjut, Ahok mengaku tidak sepakat apabila gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta naik, apalagi dengan angka yang cukup drastis.

Ahok mengatakan, upaya menaikkan gaji dan tunjangan tersebut tidak benar, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini. Terlebih lagi, PAD DKI Jakarta tengah turun dan tunjangan PNS dipotong.

"Sekarang yang jadi persoalan, saya sampaikan kalau PAD DKI Jakarta turun. Kalau ada penghasilan turun, Kalau DPRD menaikkan penghasilan saya pun tidak suka. Itu gak benar," tegas Ahok.

Dalam video itu pula, Ahok bahkan mengaku sampai mengamuk saat membaca rincian kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta.

"Saya baca sampai tunjangan rumah Rp 110 juta di medsos. Saya ngamuk baca itu tunjangan mobil Rp 35 juta. Saya ngamuk, mana ada," tandas Ahok.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan tak ada kenaikan gaji dan tunjangan dalam anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2021. Nilai pendapatan bagi anggota dewan dikembalikan seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.

Pras mengatakan keputusan ini diambil setelah pihaknya melakukan evaluasi terhadap draf RKT pada RAPBD 2021 itu. Nominal gaji, tunjangan, hingga sosialisasi wakil rakyat Jakarta di tahun 2021 itu tetap sama dengan tahun 2020.

"Semua itu saya evaluasi, itu kita enggak ada (kenaikan) semua. Skrng saya sebagai pimpinan angota DPRD menyatakan itu semua terevaluasi dan kembali ke APBD 2020," ujar Pras di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12/2020).