Pimpin Kota Solo, Akademisi Sarankan Gibran Tak Terima Titipan

SuaraJawaTengah.id - Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai Wali Kota Solo terpilih. Gibran akan dilantik menjadikan Wali Kota Solo pada pertengahan Februari mendatang.

Gibran dan wakilnya Teguh Prakosa nantinya akan menggantikan kepemimpinan FX Hadi Rudyatmo dan Achmad Purnomo. 

Akademisi yang juga Kepala Pusat Study Demokrasi dan Ketahanan Nasional LPPM UNS Solo, Sunny Ummul Firdaus, memberikan beberapa catatan dan saran kepada Gibran Rakabuming Raka agar sukses sebagai Wali Kota Solo.

"Kebijakan yang pertama harus diambil Gibran sebaiknya berkaitan dengan memilih kader-kader terbaik untuk bisa bersama-sama menyukseskan program kerja ke depan," kata Sunny dilansir dari Solopos.com, Kamis (21/1/2021).

Baca Juga: Jadi Wali Kota Solo, Putra Jokowi Belum Tentu Bisa Ngantor di Balaikota?

Dalam pemilihan kader-kader atau sumber daya terbaik untuk membantunya bekerja, Gibran sebaiknya menghindari titipan-titipan dari partai politik (parpol) pengusung dan pendukungnya. Hal itu juga berlaku dalam penataan para pejabat pada jajaran Pemkot Solo.

Namun, Sunny mengakui idealisme pemilihan sumber daya terbaik sebagai pembantu kerja Gibran saat jadi Wali Kota Solo tidak lah mudah menilik kondisi di lapangan.

"Tapi itu sesuatu yang harus ia lakukan karena akan berdampak baik terhadap implementasi program pembangunan Solo," sambungnya.

Sunny melihat ada peluang titipan politik dari parpol kepada Gibran mengingat banyaknya pendukung putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu saat Pilkada 2020. Tapi untuk mewujudkan koalisi gemuk (oversized coalition) demi terciptanya stabilitas pemerintahan tidak lah tepat.

Risiko Politik

Baca Juga: Gibran Rakabuming Ditetapkan Sebagai Wali Kota Solo Sesuai Jadwal

"Koalisi gemuk memunculkan beberapa risiko politik, antara lain pemerintahan cenderung bersifat kompromistis. Pemerintahan menjadi sangat akomodatif terhadap kepentingan-kepentingan partai. Kondisi ini diperparah dengan kondisi partai yang bersifat rente dan transaksional," terang Sunny.