Kritik PPKM Melalui Vandalisme RIP Pemerintah Terjadi di Kota Solo

SuaraJawaTengah.id - Ungkapan kekesalan masyarakat kepada Pemerintah menghadapi Pandemi Covid-19 belakangan ini ramai dengan aksi vandalisme dan mural. Termasuk di Kota Solo, juga terjadi aksi vandalisme mengkritik pemerintah soal PPKM. 

Coretan bertuliskan “Indonesia Lagi Sakit” dan beberapa coretan bernada kritikan ke pemerintah muncul di tembok pertokoan milik warga di Jl. Kusumoyudan Kota Solo.

Diduga coretan itu merespons pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Solo saat ini.

Menyadur dari Solopos.com, beberapa coretan di tembok toko itu seperti “Negaraku Minus Nurani, #Prayforpkl, hingga #RIPPemerintah” telah tertulis sejak 2019 lalu.

Baca Juga: PPKM Turun Level 3, Aturan Lengkap Makan-Minum di Warteg, Kafe hingga Restoran di Jakarta

Namun, beberapa coretan “Indonesia Lagi Sakit” muncul sekitar dua pekan lalu. Coretan itu berada tiga lokasi berbeda yang jaraknya cukup berdekatan.

Sementara itu warga sekitar juga tidak mengetahui sejak kapan vandalisme itu muncul. Salah seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya menyebut tidak terlalu memedulikan coretan berwarna biru dan merah itu. Hal itu dikarenakan tulisan sulit untuk dibaca.

Tak Jauh dari Pasar Legi

Tempok pertokoan yang menjadi sasaran vandalisme itu berada di tak jauh dari kawasan Pasar Legi Solo itu tergolong kawasan ramai. Lalu, di setiap malam kawasan itu digunakan untuk bongkar muat bandeng.

Aparat Satpol PP Kota Solo langsung menindaklanjuti informasi terkait vandalisme itu. Kasatpol PP Solo, Arif Damawan, kepada wartawan, Selasa (24/8/2021) mengatakan saat ini pihaknya masih menginventarisasi terkait vandalisme itu.

Baca Juga: Hari Pertama Ganjil Genap di Kota Cimahi, Warga Kebingungan

Ia mengaku tengah mengecek di lokasi-lokasi lain apakah ada hal serupa atau tidak. “Selanjutnya kami tutup cat saja, masih ada satu titik lagi,” papar dia.

Arif mengonfirmasi hal ini baru kali pertama terjadi di Solo. Vandalisme itu terindikasi ada pihak-pihak yang tidak puas dengan pelaksanaan PPKM Level IV.