SuaraJawaTengah.id - Kasus pemerkosaan belasan santriwati di Bandung oleh pelaku yang bernama Herry Wirawan memantik reaksi kecaman dari berbagai pihak.
Tak terkecuali dari Pimpinan Wilayah Angkatan Muda Ka’bah (AMK) Jawa Tengah (Jateng) yang meminta agar predator anak tersebut dihukum berat.
Ketua Pimpinan Wilayah AMK Jateng, Arif Sahudi, mengatakan, pelaku telah melakukan tindakan amoral dengan kedok agama, dan korbannya masih di bawah umur.
"Tindakan yang dilakukan itu menghancurkan masa depan korban yang merupakan generasi penerus bangsa. Sehingga, sangat pantas jika diberikan hukuman yang berat,” kata Arif Sahudi dikutip dari Timlo.net--jaringan Suara.com, Jumat (17/12/2021).
Baca Juga: Turun Tangan! Kajati Jabar jadi Jaksa Penuntut Kasus Herry Wirawan Pemerkosa 12 Santriwati
Tak hanya itu, AMK Jateng juga mengirimkan surat resmi bernomor 018/PM/PW-AMK/XII/2021 tertanggal 13 Desember 2021 yang ditujukan kepada majelis hakim pemeriksa perkara Herry Wirawan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Supaya, memberikan hukuman tambahan yaitu dikebiri kimia terhadap Herry Wirawan.
Seperti kasus pencabulan di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Putusan, dijatuhkan hakim PN Mojokerto pada 2019 kepada terdakwa Muh Aris karena melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (2) UU tentang Perlindungan Anak. Korban dalam kasus itu sebanyak sembilan orang. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara 12 tahun.
Selain itu terdakwa didenda Rp100 juta subsider enam bulan kurungan, serta dijatuhi hukuman tambahan.
Hakim memerintahkan kepada jaksa agar melakukan kebiri kimia. Atas putusan itu, JPU dan terdakwa tak melakukan upaya hukum lagi.
“Dengan tuntutan maksimal diharapkan agar menjadi peringatan keras kepada siapa pun agar tidak melakukan tindakan seperti itu. Selain itu, juga perlu ditambah dengan hukuman kebiri agar tak ada lagi korban lainnya,” kata Arif.
Baca Juga: Pemerkosaan Santriwati Termasuk Kejahatan Luar Biasa, Presiden Jokowi Instruksikan Ini
Saat ini Herry Wirrawan didakwa dakwaan primer Pasal 81 ayat (1) ayat (3) jo Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014. UU tersebut tentang perubahan atas UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
Berita Terkait
-
Anggota Polres Kaimana Diduga Rudapaksa 2 Anak Bawah Umur, Polda Papua Turun Tangan
-
Polda Metro Periksa 10 Saksi Kasus Penggelapan Mobil Mewah Milik Tersangka Pembunuhan
-
Pesta Ulang Tahun Berujung Pemerkosaan di Gorontalo, 20 Orang Terlibat
-
Kasus Pemerkosaan di Solo Berujung Plot Twist Mengejutkan di DPR, Arimbi Bongkar Kelicikan Mantan Suami
-
Curiga Ada yang Menutupi, Legislator PKB Minta Kapolri Turun Tangan Kasus Pemerkosaan Kakak Adik di Purworejo
Tag
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
Pilihan
-
Pantang Kalah! Ini Potensi Bencana Timnas Indonesia U-17 Jika Kalah Lawan Yaman
-
7 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan RAM 8 GB Terbaik April 2025
-
Kurs Rupiah Selangkah Lagi Rp17.000 per Dolar AS, Donald Trump Biang Keroknya
-
Libur Lebaran Usai, Harga Emas Antam Merosot Rp23.000 Jadi Rp1.758.000/Gram
-
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Yaman, Link Live Streaming dan Prediksi Susunan Pemain
Terkini
-
Sejak Ikut dalam UMKM EXPO(RT), UMKM Unici Songket Silungkang Kini Tembus Pasar Internasional
-
Asal-Usul Penamaan Bulan Syawal, Ternyata Berkaitan dengan Unta
-
Insiden Kekerasan Terhadap Jurnalis di Semarang: Oknum Polisi Minta Maaf
-
BRI Hadirkan Posko BUMN dengan Fasilitas Kesehatan dan Hiburan Saat Arus Balik Lebaran 2025
-
Jurnalis Dipukul dan Diancam Ajudan Kapolri: Kebebasan Pers Terancam di Semarang