Ganggu Ekonomi dan Pendidikan, Jepang Bakal Longgarkan Aturan Prokes COVID-19 di Perbatasan

SuaraJawaTengah.id - Pemerintah Jepang bakal melonggarkan aturan pengendalian penularan COVID-19 yang mengganas beberapa pekan terakhir. Hal itu karena imbas dari kecaman dari para pengusaha. 

Diketahui kontrol perbatasan yang berlaku saat ini di Jepang adalah tindakan pembatasan yang paling ketat di antara negara-negara kaya dan telah dikecam oleh para pemimpin bisnis dan pendidik.

Sekitar 150.000 mahasiswa asing di luar negeri tidak bisa masuk, demikian pula dengan para pekerja yang sangat dibutuhkan oleh Jepang --negara yang menua dan populasinya menyusut.

Masalah itu memicu peringatan negara itu kekurangan tenaga kerja dan bahwa reputasi internasional Jepang bisa rusak.

Baca Juga: Distribusi Kasus Menyeluruh, Bayi dan Balita di Kulon Progo Terpapar Covid-19

Pada akhir 2021, Jepang sempat melonggarkan aturan perbatasan yang telah secara efektif membuat negara itu tertutup bagi nonpenduduk selama dua tahun.

Namun, Jepang memperketat lagi aturan itu hanya beberapa minggu kemudian saat varian Omicron muncul di luar negeri.

Di antara langkah-langkah pelonggaran pembatasan di perbatasan yang akan diumumkan itu, pemerintah Jepang akan meningkatkan jumlah orang yang diizinkan memasuki Jepang menjadi 5.000 orang per hari dari 3.500 orang pada saat ini, menurut laporan media.

Langkah pelonggaran yang lain kemungkinan akan mencakup memperpendek masa karantina yang diperlukan, yang saat ini seminggu, menjadi tiga hari.

Pengurangan masa karantina itu akan diambil atas berbagai faktor pertimbangan, seperti tingkat risiko wabah virus corona di negara asal para pendatang, juga status vaksinasi mereka, termasuk suntikan dosis penguat (booster).

Baca Juga: Tembus 16.251 Orang, Kasus Harian COVID-19 Jawa Barat Tertinggi di Indonesia

Jepang menetapkan 82 negara masuk dalam daftar "berisiko tinggi" dan mengharuskan tiga atau enam hari karantina wajib di hotel sebagai bagian dari pekan isolasi bagi banyak orang.

Sebelumnya masa dua minggu kewajiban karantina diberlakukan oleh Jepang hingga pertengahan Januari 2022.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida diperkirakan akan mengumumkan langkah-langkah baru kontrol perbatasan dalam konferensi pers pada Kamis. Aturan perbatasan itu akan berlaku secara bertahap mulai Maret 2022, kata laporan media.

Kishida dan pemerintahannya memuji kontrol perbatasan yang ketat untuk memberikan waktu bersiap bagi Jepang saat kasus varian Omicron melonjak di seluruh dunia, dan sebagian besar masyarakat Jepang mendukung langkah tersebut.

Namun, saat varian Omicron sekarang tersebar luas di Jepang, para pemimpin bisnis dan beberapa politisi di negara itu telah memperingatkan bahwa aturan pengendalian perbatasan tersebut sudah usang.

Jepang saat ini sedang berjuang untuk meluncurkan langkah pemberian suntikan booster. 

Bagi Kishida, yang menghadapi pemilihan umum penting pada Juli, memutuskan kapan dan bagaimana mengubah langkah kontrol perbatasan itu sulit, kata analis politik Atsuo Ito.

"Kalau kita melihat situasi keseluruhan sekarang, (kontrol perbatasan) itu tidak ada artinya; kita bisa terjangkit virus di mana saja. Tetapi sebagai hasil dari penerapan kontrol perbatasan itu, dia (Kishida) mendapat banyak dukungan publik," kata Ito.

"Jika langkah kontrol perbatasan tidak diubah, hasilnya dalam jangka panjang adalah Jepang akan tertinggal dari negara-negara lain di dunia," lanjut Ito.
[ANTARA]