Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Imam Masjid New York Nilai Elite Politik Haus Kekuasaan

SuaraJawaTengah.id - Imam masjid di New York Amerika Serika, Imam Syamsi Ali turut angkat bicara terkait ramainya pembahasan wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. 

Seperti diketahui bekalangan ini muncul wacana penundaan pemilu 2024 menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan di media sosial. 

Di mata Imam Syamsi Ali, wacana penundaan pemilu 2024 merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap konsitusi. Ia menilai politisi yang ngotot menginginkan wacana tersebut karena haus akan kekuasaan. 

"Jelas konstitusi menegaskan pejabat di semua jenjang hanya 5 tahun. Tiba-tiba antrian mengusulkan memperpanjang masa kepresidenan Jokowi? Apa tidak terlalu kentara “nafsu” kekuasaan itu?," kata Imam Syamsi Ali melalui akun twitternya. 

Baca Juga: Wacana Soal Penundaan Pemilu, Pengamat Politik Hendri Satrio: Saya Pikir Bercanda, Ternyata Makin Serius

Selain itu, ia juga menyoroti keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) soal partai politik dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden jika menduduki 20% kursi parlemen. 

"Belum lagi paradoks demokrasi yang harusnya setiap warga negara punya hak untuk memilih dan dipilih. Tapi penetapan 20% minimal dukungan partai paradoks dengan semangat demokrasi tadi. Kapan bangsa Indonesia maju jika dibentuk sedemikian rupa untuk memenuhi nafsu serakah segelintir orang," jelasnya. 

Meski jarang tinggal di Indonesia, Imam Syamsi Ali selalu berharap agar bangsa Indonesia bisa menjadi negara maju dan disegani oleh negara-negara lain. 

"Walau jauh dari negeri saya sebagai anak bangsa selalu memimpikan Indonesia maju dan kuat sejajar dengan bangsa-bangsa kuat lainnya. Makmur tapi berkeadilan. Pembangunan kiranya jangan bagaikan “pertunjukan drama” yang tidak memiliki dampak bagi masyarakat luas," pungkasnya. 

Sontak saja cuitan Imam Syamsi Ali ini mendapat perhatian dari warganet di kolom komentar. Tak sedikit dari yang mengecam terhadap wacana penundaan pemilu 2024 tersebut. 

Baca Juga: Pengamat Sebut Pihak yang Tak Siap Pemilu 2024, Bisa Gunakan Hak Konstitusi untuk Mundur

"Perpanjangan masa jabatan sama aja menghina konstitusi demi keserakahan dan kepentingan golongan, alasan agar ekonomi membaik itu nggak logis," kata akun @adino**.