SuaraJawaTengah.id - Usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sepertinya tidak akan berjalan mulus. Penolakan dari elite politik dan masyarakat terus terjadi.
Lembaga Survei Y-Publica merilis sebanyak 81,5 persen dari total responden menginginkan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 tetap sesuai jadwal yang ditentukan pada 14 Februari 2024.
"Lebih dari 80 persen publik menolak penundaan Pemilu dan menginginkan agar tetap diselenggarakan pada 2024," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dikutip dari ANTARA di Jakarta, Kamis (10/3/2022).
Dia mengatakan usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 sesungguhnya bukan hanya dilontarkan oleh sejumlah politikus.
Sebelumnya, menurut dia, Menteri Investasi Bahlil Lahaladia mengatakan ada aspirasi dari kalangan pengusaha yang berharap Pemilu Serentak 2024 ditunda demi pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19.
Desakan penundaan pemilu tersebut berkelindan dengan gagasan untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode dan Presiden Jokowi telah menolak tegas usulan tersebut.
"Pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode merupakan amanat reformasi. Setelah diamandemen, konstitusi mengatur dengan jelas agar proses transisi kekuasaan berjalan secara demokratis," jelas Rudi.
Hasilnya, demokrasi di Indonesia berjalan semakin matang. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudohoyono (SBY) mematuhi konstitusi setelah memimpin selama dua periode, yang kemudian digantikan oleh Presiden Jokowi, yang kini juga memasuki periode kedua, katanya.
Oleh karena itu, apa pun yang menjadi pilihan rakyat harus berjalan dalam koridor demokrasi, termasuk amandemen konstitusi.
Dalam hasil survei tersebut, sebanyak 12,9 persen dari seluruh responden merasa tidak keberatan dengan pengubahan jadwal Pemilu Serentak 2024, sementara sisanya sebanyak 5,6 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Survei Y-Publica dilakukan pada 24 Februari-4 Maret 2022 dengan melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara multistage random sampling.
Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka, dengan margin of error sekitar 2,89 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Berita Terkait
-
Soal Penundaan Pemilu 2024, Airlangga Ingin Para Ketum Parpol Duduk Bareng Lakukan Pembahasan
-
Blak-blakan Bahas Soal Penundaan Pemilu 2024, Surya Paloh Di Hadapan Airlangga: Tak Perlu Ada Diskursus Berkepanjangan
-
Wacana Penundaan Pemilu 2024, Wakil Ketua MPR: Rakyat Tidak Menghendaki Amandemen UUD 1945
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Jokowi: PSI Punya Target Besar di 2029, Bukan Sekadar Lolos ke Senayan
-
Soroti Krisis Kepercayaan, Yoyok Sukawi Desak PSSI Transparan Soal Isu Penundaan Kongres
-
Polda Jateng Selidiki Kematian Dugaan Bunuh Diri Taruna Akpol: Baru Ikuti Pembukaan Pendidikan
-
Ini Identitas Taruna Akpol yang Tewas Diduga Bunuh Diri
-
Bupati Nonaktif Cilacap Didakwa Minta Kepala OPD Kumpulkan Rp568 Juta untuk THR