PHK Buruh Tekstil di Jawa Tengah Melonjak, BI: Bahan Baku Langka dan Permintaan Lesu!

SuaraJawaTengah.id - Belakangan ini dihebohkan dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil. Hal itu pun menjadi perhatian banyak pihak. 

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Ndari Surjaningsih menilai bahwa banyaknya PHK itu akibat kesulitan memperoleh bahan baku dan penurunan permintaan.

"Kondisi global kan belum pulih, bisa ditandai dengan pertumbuhan ekonomi mereka yang belum bisa lebih cepat. Ada juga di beberapa negara yang laju ekonomi masih lambat," katanya, di sela Update Informasi dan Perkembangan Ekonomi Regional Jateng, di Semarang, Selasa (25/6/2024).

Menurut dia, banyaknya PHK dari industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki sebenarnya tidak lepas dari penurunan kinerja komoditas TPT akibat penurunan permintaan dari negara-negara "buyer".

Baca Juga: Jelang Pilkada 2024: 11 Kepala Kejari di Jateng Diganti, Ada Apa?

Apalagi, kata dia, kondisi global yang belum pulih dan permasalahan geopolitik, seperti perang Rusia dengan Ukraina yang tak kunjung usai juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia.

Ia menyebutkan bahwa beberapa negara mengalami inflasi yang masih tinggi, terutama di negara "buyer" atau tujuan ekspor sehingga peningkatan permintaan terhadap produk tersebut tidak mengalami peningkatan.

Diakui Ndari, komoditas penyumbang ekspor utama di Jateng selama ini adalah TPT dan alas kaki ke berbagai negara tujuan, baik di kawasan Eropa maupun Amerika.

Dalam perkembangannya, kata dia, ekspor TPT dan alas kaki dari Jateng pada tahun 2023 ke Eropa turun 24 persen, demikian juga dengan Amerika mengalami penurunan.

Kendala lain, kata dia, industri TPT juga mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku untuk produksi yang turut mempengaruhi produktivitas yang berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja.

Baca Juga: Menjaga Laju Inflasi, Pemprov Jateng Hadirkan Program Si-Manis Mart

Produsen alas kaki di Indonesia, kata dia, masih melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, sedangkan kebijakan pemerintah yang membatasi impor mempersulit industri TPT.

"Ada kebijakan pemerintah terkait dengan impor, mengakibatkan produsen lokal yang memproduksi TPT kesulitan memperoleh bahan baku impor dari luar. Butuh impor tapi ada kendala mendatangkan bahan baku, sedangkan di sisi lain ada impor ilegal yang masuk," katanya.

Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng menyebutkan setidaknya 7.437 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) seiring tutupnya sejumlah perusahaan di wilayah tersebut pada tahun ini.

Beberapa di antaranya adalah industri garmen, seperti PT Semar Mas Garmen di Boyolali, PT Cahaya Timur Garmindo di Pemalang, kemudian PT S. Dupantec di Kabupaten Pekalongan.

Tingkat PHK pada tahun ini hampir sama dengan 2023 yang mencapai 8.588 pekerja, seperti PT Tanjung Kreasi di Temanggung, PT Bamas Satria Perkasa (Purwokerto), PT Delta Merlin di Sukoharjo (tekstil).

Bahkan, pada tahun lalu ada perusahaan tekstil yang masih beroperasional turut melakukan PHK, yakni PT Apac Inti Corpora di Bawen yang pada 2023 melakukan PHK sebanyak 1.000 karyawan.