- Pemprov Jateng mewajibkan ASN mengenakan sarung batik setiap Jumat, berdasarkan Surat Edaran No B/800.1.12.5/843/2025.
- Kebijakan ini sejalan dengan Tri Sakti Bung Karno mengenai berkepribadian dalam budaya dan berlandaskan Permendagri 2024.
- Potensi ekonomi signifikan diperkirakan mencapai Rp14,1 miliar bagi UMKM lokal dari pembelian sarung batik ASN.
SuaraJawaTengah.id - Kebijakan baru yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengenakan sarung batik setiap hari Jumat menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.
Namun, di balik polemik yang muncul, kebijakan ini ternyata menyimpan semangat kebangsaan dan potensi ekonomi yang tak bisa dianggap remeh.
Kritik yang datang dari berbagai sudut pandang, mulai dari budaya, religi, hingga isu politik identitas, dianggap sebagai cerminan sehatnya demokrasi.
Namun, jika ditelisik lebih dalam, kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran No : B/800.1.12.5/843/2025 ini memiliki landasan yang kuat.
Menurut analisis Wahid Abdulrahman, Alumni Program Doktoral Kajian Asia Tenggara Goethe University Jerman, kebijakan ini tidak keliru dari sudut pandang hukum.
"Terlebih ada cantolan regulasi dari Kementerian Dalam Negeri yakni Permendagri No 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas ASN di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah," jelas Wahid dalam keterangannya dikutip pada Sabtu (29/11/2025).
Menghidupkan Spirit Tri Sakti Bung Karno
Lebih dari sekadar aturan berpakaian, kebijakan sarung batik ini dinilai sejalan dengan ajaran Tri Sakti dari Proklamator Bung Karno.
Salah satu poin utamanya adalah "berkepribadian dalam budaya," di mana sarung batik menjadi representasi kuat dari identitas dan tradisi masyarakat Jawa serta Indonesia secara luas.
Baca Juga: Upaya Pemprov Jateng Atasi Banjir di Sejumlah Daerah, Kapasitas Pompa Ditingkatkan
“Tidakkah kita ingat satu dari Tri Sakti yang disampaikan Bung Karno menyangkut berkepribadian dalam budaya. Sarung Batik adalah bagian dari budaya yang memiliki akar kuat dalam tradisi masyarakat di Jawa,” ujar Wahid.
Meski sarung lekat dengan citra religi dan kaum santri, Wahid mengingatkan bahwa sarung merupakan simbol perlawanan terhadap kolonialisme, sama halnya seperti peci yang telah melampaui sekat suku dan agama menjadi identitas nasional.
Penambahan "batik"—yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia sejak 2009—semakin mempertegas identitas keindonesiaannya.
Potensi Ekonomi Belasan Miliar untuk UMKM
Aspek paling menarik dari kebijakan ini adalah dampak ekonominya yang sejalan dengan poin kedua Tri Sakti, yakni "berdikari di bidang ekonomi".
Kebijakan ini berpotensi menjadi stimulus dahsyat bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Tengah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Empat Pemuda Bobol Gudang Barang Bukti Satlantas Polres Gowa
- Penyadapan Presiden: Prabowo Dengar Suara Mencurigakan, Seskab Teddy Gercep Copot Kabel WiFi
- PLN Beli Gas dari Blok Milik Hashim hingga 2037, Berapa Nilai Kontraknya?
- Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
- Belum Ada Kerjaan Usai Mundur Jadi Wapres, Gibran Semangat Diajak Main GTA VI
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
PHERINI Hadirkan Inovasi Bodycare Lokal, Ajak Perempuan Lebih Peduli Perawatan Kulit Tubuh
-
Ungkap 23 Kasus Kejahatan Siber, Polda Jateng Tetapkan 27 Tersangka
-
Sering Kalah Saing dengan Usaha Besar? Wakil Ketua DPRD Jateng Bongkar Solusi untuk UMKM Wisata
-
Menuju 131 Tahun BRI, KUR BRI Dorong Goodang Kopi Muria Tingkatkan Nilai Ekonomi Lokal
-
Jateng Punya Potensi Ekonomi Kreatif Melimpah, Wakil Ketua DPRD: Butuh Modal dan Pendampingan!