Jawa Tengah Sabet Penghargaan TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026, Inilah Strateginya

SuaraJawaTengah.id - Provinsi Jawa Tengah kembali menyabet penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah(TPID) Provinsi berkinerja terbaik 2026.

Penghargaan tersebut diterima oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia — Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 sekaligus Rakornas Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis, 24 September 2026.

Luthfi mengatakan, penghargaan tersebut sebagai bukti bahwa kolaborasi yang dilakukan di Jawa Tengah mampu mengendalikan harga bahan pokok penting sekaligus menjaga daya beli masyarakat, sehingga inflasi tetap stabil.

Inflasi Jawa Tengah pada Agustus 2026 tercatat 3,08% (YoY) sementara inflasi nasional sebesar 3,19%.

"Kita punya BUMD yang melakukan intervensi kebutuhan bahan pokok penting di seluruh kabupaten/kota, di samping intervensi yang dilakukan oleh dinas-dinas, Bank Indonesia (BI) Jateng, dan stakeholder terkait lainnya. Sehingga ketersediaan dan keterjangkauan terus terjaga," katanya usai acara.

Berdasarkan data tahun 2025, luas panen padi mencapai 1,67 juta hektare, meningkat sekitar 120 ribu hektare atau 7,73% dibandingkan 2024, dengan produksi gabah kering giling sekitar 9,3 juta ton. Kalau dikonversikan menjadi beras, sekitar 5,35 juta ton. Produksi ini berkontribusi 15,6% terhadap kebutuhan pangan nasional. Produksi jagung juga meningkat 13,37%, dari sekitar 2,43 juta ton menjadi 2,75 juta ton, dan menjadi peningkatan produksi terbesar di antara provinsi di Pulau Jawa.

Untuk menjaga inflasi, penguatan produksi pangan tersebut juga dilakukan intervensi dari hulu sampai hilir. Apalagi Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Intervensi dari sisi hulu dilakukan melalui perbaikan 108 daerah irigasi, penyediaan 5.400 pompa, penanganan banjir di 60 titik, penguatan pola tanam, sarana produksi, corporate farming, ketersediaan benih, dan pengendalian hama.

Selain itu, Jawa Tengah juga memperkuat komoditas cabai, yang selama ini sensitif terhadap inflasi melalui program New Champion. Profram ini dilakukan di lahan seluas 50 hektare di tujuh kabupaten, yaitu Kabupaten Semarang, Temanggung, Wonosobo, Cilacap, Blora, Batang, dan Boyolali.

Jateng juga mendorong dukungan greenhouse melalui CSR perusahaan dan membangun komitmen champion petani untuk periode Oktober–Desember 2026, dengan target produksi sekitar 54.500 kilogram.

Baca Juga: Oktober Berpotensi Jadi Puncak Panas Jateng, BMKG Wanti-wanti Dehidrasi dan Kebakaran

Sementara di sisi hilir dilakukan dengan penguatan rantai pasok melalui supply chain champion, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sebanyak 1.053 kali, penguatan 368 kios pangan, dan penguatan BUMD sebagai off taker (pembeli) komoditas strategis.

Kemudian ada kerja sama antardaerah seperti dengan Lampung, NTB, Jawa Timur, Maluku Utara, dan daerah lainnya. Termasuk menjaga keterjangkauan harga melalui subsidi pangan untuk produsen dan konsumen senilai Rp5,135 miliar serta pemanfaatan e-Purchasing untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah.

Di samping itu, Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) juga berperan dalam digitalisasi transaksi dan penguatan tata kelola ekonomi daerah. Melalui digitalisasi semua dapat dikelola secara efisien dan dapat dipantau secara real-time.

Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Jawa Tengah pada 2025 mencapai 97,58, meningkat dari 96,25 pada 2024, dan Jateng meraih Peringkat II Championship P2DD 2025. Implementasinya sudah masuk ke berbagai layanan masyarakat, antara lain melalui pengembangan New Sakpole dengan berbagai kanal pembayaran seperti virtual account bank/agregator, QRIS, transfer antarbank, dan Laku Pandai Bank Jateng. Transaksi Samsat Budiman juga terus meningkat pada periode 2022–2025.

Fondasi digital tersebut terus diperluas. Bank Jateng mendukung melalui Smart Billing berbasis QRIS, Billing Center, dashboard monitoring, pendampingan roadmap, FGD bersama pemerintah daerah, serta perluasan kanal pembayaran.

Luthfi mengatakan, pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah sebagai dua hal yang saling melengkapi dalam memperkuat ekonomi daerah.