Bakal Dapat Rumah dan Pensiunan 100 Persen? Ini Hak Istimewa Gibran Jika Mundur sebagai Wapres

SuaraJawaTengah.id - Keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya sempat disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Di tengah polemik dokumen pendidikan yang menyeret namanya, muncul pertanyaan lain: jika Gibran benar-benar mengundurkan diri, apakah tetap berhak mendapatkan uang pensiun dan fasilitas sebagai mantan wakil presiden?

Jawabannya, ada dasar hukum yang memungkinkan Gibran memperoleh hak tersebut. Bahkan, aturan secara eksplisit memasukkan pengunduran diri atas permintaan sendiri sebagai salah satu kategori berhenti dengan hormat.

Ketentuan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Besaran pensiun pokoknya mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima saat masih menjabat.

Namun, yang menjadi kunci adalah status pemberhentiannya. Pengunduran diri harus masuk dalam kategori berhenti dengan hormat agar hak pensiun tersebut dapat diberikan.

Mengundurkan Diri Termasuk Berhenti dengan Hormat

Penjelasan mengenai kategori berhenti dengan hormat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1978 tentang Kedudukan Keuangan Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden.

Dalam penjelasan Pasal 6, terdapat tiga kategori pemberhentian yang termasuk berhenti dengan hormat, yakni tidak dipilih atau diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir, berhenti atas permintaan sendiri, serta tidak dapat lagi menjalankan kewajiban karena suatu sebab.

Baca Juga: Perkuat Investasi Berbasis ESG, DPLK BRI Sabet Kehati ESG Award 2026

Dengan demikian, pengunduran diri atas permintaan sendiri secara eksplisit termasuk kategori berhenti dengan hormat berdasarkan aturan tersebut.

Jika Gibran mengajukan pengunduran diri dan proses pemberhentiannya ditetapkan dengan status tersebut, ia memiliki dasar untuk memperoleh hak pensiun sebagai mantan wakil presiden.

Bukan Cuma Pensiun, Ada Fasilitas Rumah hingga Kendaraan

Hak mantan wakil presiden ternyata tidak berhenti pada uang pensiun pokok.

Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur sejumlah hak tambahan bagi mantan presiden dan wakil presiden. Di antaranya tunjangan sesuai ketentuan pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri, biaya rumah tangga untuk penggunaan air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan pejabat tersebut beserta keluarganya.

Selain itu, Pasal 8 juga mengatur pemberian rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Mantan wakil presiden juga disediakan kendaraan milik negara berikut pengemudinya.