- Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berangkat ke Jakarta pada rabu malam untuk menghadiri sidang paripurna DPR RI.
- Sidang paripurna DPR RI tersebut diselenggarakan pada hari kamis untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
- Undang-undang tersebut memberlakukan asas retroaktif dan pembuktian terbalik agar penegak hukum serta masyarakat dapat menyita aset koruptor.
SuaraJawaTengah.id - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mulai berangkat ke Jakarta untuk menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bagi pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) maupun pelaku tindak pidana umum. Kabarnya sidang parpurna berlangsung hari ini, Kamis, 19 November 2026.
Aktivis AMPB, Supriyono alias Botok menyampaikan bahwa ia dan rekan-rekan akan datang menyimak sidang paripurna DPR RI terkait pengesahan RUU Perampasan Aset di Senayan, Jakarta. Dengan menggunakan bus bertuliskan ‘Tayo’ para rombongan bertolak dari Dukuh Kaliampo, Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati menuju ibu kota pada Rabu, 18 November 2026 malam.
“Hari ini sidang paripurna RUU Perampasan aset koruptor dan tindak pidana umum. Kita gedebukan apa adanya kita ke Jakarta naik bus menghadiri, mendengarkan sidang paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset,” ujarnya, pagi ini.
AMPB telah menerima draf RUU Perampasan Aset dari pihak perumus usai dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI bersama berbagai kalangan akademisi. Pihaknya mengkawal adanya sidang pengesahan RUU Perampasan Aset ini.
“Kita sudah mendapatkan draf RUU Perampasan Aset bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum, isinya bagus. Tapi nanti kalau kurang tepat bisa melakukan gugatan ke MK untuk merevisi, menambah RUU tersebut agar lebih baik lagi,” kata Botok.
Sementara, aktivis AMPB lainnya, Teguh Istiyanto, adanya UU Perampasan Aset bakal mengakomodir seluruh keresahan masyarakat Indonesia, apalagi jika ditekankan khusus bagi penjahat koruptor. Dalam draf RUU Perampasan Aset terdapat asas retroaktif, dimana ada pembuktian terbalik.
“RUU Perampasan Aset berlaku surut (asas retroaktif), sehingga sebelum disahkan juga kena. Memang kami meminta RUU tersebut bisa mengakomodir keresahan rakyat Indonesia khususnya perampasan aset bagi koruptor,” ungkapnya.
Dengan adanya UU Perampasan Aset, Aparat Penegak Hukum (APH) dapat menyita aset-aset bagi pelaku tindak pidana sehingga akan merasa kapok dengan kejahatannya. Khusus bagi koruptor, maka mereka wajib mempertanggungjawabkan kekayaan tidak wajarnya ke publik.
“Termasuk untuk masalah pembuktian terbalik harus berlaku surut, semua koruptor menjalani hukuman, itu harus dikenakan. Kemudian, untuk pembuktian terbalik bukan hanya pejabat yang terkena pidana korupsi, tapi semua pejabat yang direalisasi UU Perampasan Aset dengan pembuktian terbalik lewat LHKPN di tahun sebelumnya,” ucap Teguh.
Baca Juga: Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang di Jateng Hari Ini, Sejumlah Wilayah Berpotensi Terdampak
UU Perampasan Aset dinilai melibatkan masyarakat dalam melaporkan pejabat atas dugaan tindakan korupsinya. Sehingga APH dipermudah melacak dugaan tipikor.
Ia menyebut hampir semua pejabat melakukan korupsi. Tanpa UU Perampasan Aset, APH kesulitan menegakkan hukum untuk menangkap pelaku tipikor.
“Koruptor ini hampir semua pejabat itu korup, tapi dari penegak hukum, KPK konsennya sedikit, dan KPK kadang dasar laporannya dari warga. Padahal warga melapor kadang nggak ada bukti. Padahal melapor ke KPK harus ada bukti awal,” urainya.
“Oleh karena itu, korupsi di Indonesia ini dengan pasal pembuktian terbalik bukan hanya APH KPK, polisi, kejaksaan saja yang berhak melakukan pembuktian terbalik. Masyarakat juga berperan aktif mengecek kekayaan ekonomi pejabat yang tidak sebanding dengan jabatannya,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
Pilihan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
Terkini
-
Densus 88 Tangkap Empat Terduga Teroris Jaringan Anshor Daulah Solo
-
Santri 15 Tahun Diduga Dikeroyok Sembilan Orang di Semarang, Polisi Turun Tangan
-
Ledakan Kilang PPSDM Migas Cepu Bak Pesawat Jatuh, Ini Penjelasan Polisi
-
Kilang Minyak PPSDM Migas Cepu Meledak, Satu Pekerja Dikabarkan Tewas
-
Geger! Kepala Desa di Pati Tewas Usai Dianiaya Oknum Anggota DPRD