Dia berharap majelis hakim mempertimbangkan kondisinya yang baru saja melahirkan anak dan kini berusia 26 hari dalam putusan nanti. Selain itu, selama menjalani proses hukum dia juga kooperatif yang dinilai bisa meringankan putusan majelis hakim.
"Dugaan money politics kan tidak terbukti, hanya satu tuntutan terkait larangan di tempat ibadah. Jadi saya nilai tuntutan lima bulan penjara itu terlalu tinggi dan berat," katanya.
Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sukoharjo Rochmad Basuki tak ingin menanggapi tuntutan JPU soal dugaan pelanggaran pemilu yang membelit Ketua BPN Kota Solo tersebut. "Kami menyerahkan sepenuhnya ke JPU. Kalau memang JPU menilai tidak ada unsur pelanggaran money politics itu penilaian JPU," katanya.
Komisioner Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Sukoharjo, Muladi Wibowo, menambahkan kasus caleg Gerindra bermula dari laporan masyarakat soal kampanye di tempat ibadah di daerah Kartasura.
Baca Juga:Geram, Andi Arief: Saudara Arab Kita Ikut Merasa Dicurangi Pak Hendro
Dalam kegiatan itu, terdakwa juga membagikan kalender berisi muatan kampanye, simulasi pencoblosan, serta memberikan uang senilai Rp 300.000.
"Uang itu diberikan untuk kas komunitas yang hadir dalam acara tersebut. Ada bukti penerimaan, ada saksi, tapi tidak ada bukti itu pemberian untuk mengarahkan pilihan. Jadi itu yang menjadi pertimbangan JPU bahwa dugaan money politics tidak terbukti," tutur Muladi.
