SuaraJawaTengah.id - Maraknya perjudian dalam ajang politik pemilihan kepala desa (pilkades) yang kerap terjadi saat kontestasi tersebut berlangsung, diantisipasi Kepolisian Resor (Polres) Banyumas, Jawa Tengah dengan membentuk satuan tugas (Satgas) Anti Judi Pilkades.
Pembentukan Satgas Pilkades tersebut, dikemukakan Kapolres Banyumas AKBP Bambang Yudhantara karena ajang kontestasi politik tersebut rentan dengan perjudian.
"Perlu dipahami bahwa judi ini merupakan penyakit masyarakat yang harus ditindak tegas. Karena memberikan dampak, yakni berdampak masif kepada keluarga penjudi itu maupun lingkungan sekitarnya," katanya pada Rabu (17/7/2019)
Ia mengemukakan, khusus dalam pilkades serentak, judi bisa memberikan dampak permusuhan.
Baca Juga:Pilkades di Sleman Bakal Gunakan E-Voting, Ini Persiapannya
"Jadi tidak berlebihan, kalau saat ini Polres Banyumas membentuk Satgas Anti Judi Pilkades untuk menunjukkan bahwa Polres Banyumas siap untuk mengamankan dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat Banyumas,” kata dia.
Lebih lanjut disampaikan Bambang, bahwa dalam pelaksanaannya, petugas yang ditunjuk itu disebar ke seluruh wilayah untuk memantau dan mendeteksi. Termasuk intel dan bhabinkamtibmas dimaksimalkan fungsinya.
"Untuk pelaksanaannya sudah dimulai. Jadi personel sudah mulai memantau di wilayah. Bila menemukan adanya tindak judi itu, maka akan dilakukan pengamanan hingga penangkapan," terang Bambang.
Selain itu, Bambang mengemukakan total personel yang dikerahkan untuk pengamanan proses pilkada serentak di Banyumas saat ini mencapai 1.135 personel dan juga melibatkan unsur kepolisian dari kabupaten tetangga dalam mengamankan pilkades tersebut.
"Kita juga meminta bantuan pasukan dari tujuh polres tetangga, dari mulai Kabupaten Kebumen, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Brebes, Tegal dan Pemalang. Dari luar sebanyak 510 personel," kata Bambang.
Baca Juga:Sebelas Bandar Judi Pilkades Diringkus Polres Malang
Tidak hanya itu, lanjut Bambang dari unsur Brimob Polda Jateng juga dikerahkan 100 personel. Lebih khusus, ia mengemukakan secara teknis di lapangan, masing-masing penyelenggaraan (TPS) akan dijaga empat personel dari Polri dan TNI.
- 1
- 2
