Faktor-faktor itulah yang pada akhirnya membuat bangsa ini terasa sangat lamban dalam mengatasi kemiskinan, dan terjerat pada kondisi biaya hidup yang tinggi.
Dampak berikutnya pembangunan sumber daya manusia juga melambat, padahal hal itu justru merupakan tujuan utama kemerdekaan agar adil dan makmur secara merata.
Wayan Supadno pun mengimbau agar dilakukan upaya untuk mendorong masyarakat supaya mulai menekan biaya produksi serendah mungkin. Akan tetapi, tetap mendapat laba sehat dan mampu bersaing.
Ia pun menilai langkah pemerintah untuk memberikan subsudi nonedukatif yang bersumber dari pajak rakyat atau APBN hanya merupakan solusi sementara.
Baca Juga:Hari Pangan Sedunia, Sektor Kelautan dan Perikanan Solusi di Tengah Pandemi
"Sekali lagi bukan subsidi yang dibutuhkan masyarakat agar bisa bersaing, melainkan inovasi membumi seperti di negara-negara lainnya. Jika tanpa inovasi membumi, ini akan jadi bumerang, dahulu ekspor kini impornya makin besar, seperti gula dan sapi," katanya.
Sayangnya sampai saat ini, kata Direktur Institut Agriekologi Indonesia (Inagri) Syahroni, masih terjadi kesenjangan inovasi di bidang pertanian, pelaku pertanian atau petani di Indonesia belum terdukung sumber daya yang memungkinkan hal itu.
Sebagian besar petani di Tanah Air masih konsisten menjalankan pertanian tradisional yang subsisten dan belum terkoorporasi secara modern dan profesional.
Hal itu, menurut Syahroni, yang menjadi faktor utama sehingga SDM pertanian Indonesia belum secara signifikan mampu memacu pertumbuhan produksinya.
Ia pun menyarankan agar inovasi pertanian hadir di lapangan dan dikelola oleh petani terampil dalam bentuk stasiun lapang petani.
Baca Juga:Sejarah Hari Pangan Sedunia Diperingati Tiap 16 Oktober
Solusi Digital
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sejak 2 tahun silam menginginkan agar ada program kewirausahaan dan digitalisasi sistem pertanian sebagai upaya mewujudkan korporasi petani.
Kepala Negara meyakini sebenarnya para petani di Tanah Air mampu bekerja selayaknya perusahaan-perusahaan besar beroperasi.
Namun, Jokowi menyebut satu syarat yang harus dipenuhi, yakni para petani harus mau berkumpul dalam sebuah organisasi besar dan bersama-sama meningkatkan produktivitas.
Itu kemudian pun harus didukung pula dengan solusi serba digital yang modern sehingga sistem produksi semakin berjalan efektif dan efisien.
Digitalisasi pada kenyataannya menjadi makin tak terelakkan, bahkan sangat penting dalam
membantu manajemen kerja petani di lapangan.
