SuaraJawaTengah.id - Pemerintah pusat resmi memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari 2021. Hal itu dilakukan untuk menekan angka penyebaran Covid-19.
Namun, tidak semua pemerintah daerah mendukung kebijakan pemerintah pusat tersebut. Seperti Kabupaten Karanganyar yang berencana tidak akan memperpanjang PPKM.
Dilansir dari Solopos.com, Bupati Karanganyar, Juliyatmono, hingga Kamis (21/1/2021) mengaku belum mendapatkan instruksi dari pemerintah pusat untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Meskipun begitu, dia menginginkan tidak memperpanjang PPKM di Karanganyar.
Baca Juga:PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aktivitas Ekonomi?
Juliyatmono mengatakan ada beberapa aspek di lapangan yang membuatnya emoh memperpanjam PPKM. Salah satunya adalah dampak ekonomi yang dirasakan warga, khususnya para pedagang kaki lima, pemilik warung dan toko.
Mereka cukup terpukul dengan PPKM di mana aktivitas mereka dibatasi.
“Sampai saat ini saya belum menerima instruksi dari pemerintah pusat untuk memperpanjang PPKM. Seharusnya langkah memperpanjang PPKM harus dievaluasi lagi karena berisiko berdampak pada ekonomi. Kasihan masyarakat yang menggantungkan ekonomi dari berjualan. Kalau secara pribadi bisa memilih, saya memilih untuk tidak memperpanjang PPKM ini,” jelas, Kamis (21/1/2021).
Disiplin dan Pengawasan
Menurutnya, langkah yang paling tepat adalah menanamkan disiplin masyarakat dan pengawasan intensif kepatuhan protokol kesehatan.
Baca Juga:Menko Perekonomian: Belum Terjadi Penurunan Covid-19, PPKM Diperpanjang
Pasalnya, wabah Covid-19 berpotensi berlangsung lama. Sehingga, tidak akan memungkinkan terus melakukan PPKM apabila hanya berpatokan pada data penambahan kasus persebaran Covid-19.
“Semuanya akan berdampingan dengan virus corona dalam waktu lama. Kan tidak mungkin setiap ada lonjakan harus PPKM terus. Dampaknya tidak bagus,” imbuh dia.
Terpisah, Koordinator PKL Karanganyar, Heru Budiman, mengatakan rencana perpanjangan PPKM sangat memberatkan pedagang yang ekonominya bergantung pada hasil penjualan. Dia mengaku ekonomi pedagang sangat terguncang khususnya PKL yang diliburkan seperti di Taman Pancasila dan Alun-alun Karanganyar.
“Kami keberatan kalau PPKM diperpanjang. Dapat bantuan untuk dua pekan PPKM sebesar Rp300.000 itu juga tidak cukup bagi pedagang yang diliburkan. Kalau diperpanjang dan tidak ada kejelasan kompensasi bagi PKL, kemungkinan akan banyak yang nekat tetap berjualan nantinya untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonomi mereka,” ungkap dia.
