Menteri Luhut Sebut Banyak Rakyat yang Ingin Pemilu Ditunda, Latuconsina: Akal-akalan Saja!

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim berdasarkan big data banyak warga yang menginginkan penundaan pemilu 2024.

Ronald Seger Prabowo
Minggu, 13 Maret 2022 | 18:26 WIB
Menteri Luhut Sebut Banyak Rakyat yang Ingin Pemilu Ditunda, Latuconsina: Akal-akalan Saja!
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) dalam kunjungannya di lokasi rencana pembangunan pengolahan RDF di Desa Padangsambian Kaja, Kota Denpasar, Bali, Jumat (25/2/2022). [Foto : ANTARA/Ayu Khania Pranisitha]

SuaraJawaTengah.id - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim berdasarkan big data banyak warga yang menginginkan penundaan pemilu 2024.

Hal itu diungkapkan Luhut dalam podcast yang disiarkan di channel YouTube Deddy Corbuzier yang mengklaim memiliki analisis big data 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan pemilu.

Namun, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Jovan Latuconsina, langsung memberikan tanggapan pedas.

Tak tanggung-tanggung, Jovan menyebut big data hanya akal-akalannya penguasa dengan sengaja menggaungkan wacana penundaan Pemilu 2024.

Baca Juga:Minta Luhut Tak Jerumuskan Jokowi, Politisi Demokrat: Berpotensi Membuatnya Menjadi Malin Kundang Reformasi

"Pernyataan pak Luhut Panjaitan dengan dalih riset big data ini hanya akal-akalan saja," kata Jovan dikutip dari Terkini.id--jaringan Suara.com, Minggu (13/3/2022).

Jovan justru mengapresiasi sikap Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrasi (NasDem) Surya Paloh yang menunjukkan sikap seorang negarawan yakni dengan tegas menolak Pemilu 2024 ditunda.

Menurutnya, ketegasan kedua Ketum tersebut patut diberikan apresiasi karena menolak perubahan periodisasi masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Lebih lanjut, dia mengatakan sikap Megawati dan Surya Paloh menunjukkan jika mereka mengetahui konsekuensi yang akan diterima kalau melakukan pengkhianatan terhdap demokrasi.

"Rakyat bisa chaos. Bukan tidak mungkin TNI Polri akan dijadikan alat untuk membungkam ketidak setujuan rakyat," lanjutnya.

Baca Juga:Jubir PKS Blak-blakan soal Luhut dan Big Data: Beliau adalah Master Mind Isu Penundaan Pemilu

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak