facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Ekspor Kembali Diizinkan, Presiden Jokowi Ingatkan Jangan ada yang Bermain-main Minyak Goreng

Budi Arista Romadhoni Jum'at, 20 Mei 2022 | 06:05 WIB

Ekspor Kembali Diizinkan, Presiden Jokowi Ingatkan Jangan ada yang Bermain-main Minyak Goreng
Ilustrasi minyak goreng. Presiden Joko Widodo menegaskan agar tidak ada pihak yang bermain-main soal minyak goreng karena dampaknya merugikan rakyat. [Istimewa]

Presiden Joko Widodo menegaskan agar tidak ada pihak yang bermain-main soal minyak goreng karena dampaknya merugikan rakyat

SuaraJawaTengah.id - Masalah minyak goreng di Indonesia rupanya sudah mulai teratasi. Ekspor minyak berbahan dasar dari sawit tersebut akan diizinkan kembali oleh pemerintah. 

Namun demikian, Presiden Joko Widodo menegaskan agar tidak ada pihak yang bermain-main soal minyak goreng karena dampaknya merugikan rakyat.

"Saya tidak mau ada yang bermain-main, yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat," kata Presiden Jokowi dikutip dari ANTARA di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/5/2022).

Presiden Jokowi dalam tayangan video di kanal Youtube Sekretariat Kepresidenan mengumumkan pemerintah akan membuka ekspor minyak goreng mulai Senin, 23 Mei 2022. Pemerintah telah melarang ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya mulai 28 April 2022.

Baca Juga: Presiden Jokowi Setuju Naikkan Tarif Listrik di Atas 3.000 VA

"Di sisi lain, mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, saya juga telah memerintahkan aparat hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya," ungkap Presiden.

Meski keran ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan minyak goreng tetap terpenuhi dengan harga terjangkau.

"Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para petani sawit atas pengertian dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas," tambah Presiden.

Secara kelembagaan, menurut Presiden Jokowi, pemerintah juga akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Agar terus disederhanakan dan dipermudah, agar lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri sehingga masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya," ungkap Presiden.

Baca Juga: Sebut Invasi Irak Brutal, Presiden AS George W. Bush Buru-buru Meralat: Maksud Saya Ukraina

Menurut Presiden, pencabutan larangan ekspor CPO dan turunannya itu telah mempertimbangkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait