SuaraJawaTengah.id - Masalah minyak goreng di Indonesia rupanya sudah mulai teratasi. Ekspor minyak berbahan dasar dari sawit tersebut akan diizinkan kembali oleh pemerintah.
Namun demikian, Presiden Joko Widodo menegaskan agar tidak ada pihak yang bermain-main soal minyak goreng karena dampaknya merugikan rakyat.
"Saya tidak mau ada yang bermain-main, yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat," kata Presiden Jokowi dikutip dari ANTARA di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/5/2022).
Presiden Jokowi dalam tayangan video di kanal Youtube Sekretariat Kepresidenan mengumumkan pemerintah akan membuka ekspor minyak goreng mulai Senin, 23 Mei 2022. Pemerintah telah melarang ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya mulai 28 April 2022.
Baca Juga:Presiden Jokowi Setuju Naikkan Tarif Listrik di Atas 3.000 VA
"Di sisi lain, mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, saya juga telah memerintahkan aparat hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya," ungkap Presiden.
Meski keran ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan minyak goreng tetap terpenuhi dengan harga terjangkau.
"Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para petani sawit atas pengertian dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas," tambah Presiden.
Secara kelembagaan, menurut Presiden Jokowi, pemerintah juga akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
"Agar terus disederhanakan dan dipermudah, agar lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri sehingga masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya," ungkap Presiden.
Baca Juga:Sebut Invasi Irak Brutal, Presiden AS George W. Bush Buru-buru Meralat: Maksud Saya Ukraina
Menurut Presiden, pencabutan larangan ekspor CPO dan turunannya itu telah mempertimbangkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini.
"Juga mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan tenaga pendukung lainnya," tambah Presiden.
Presiden Jokowi juga mengungkapkan berdasarkan pengecekan langsung di lapangan dan laporan yang ia terima, terbukti pasokan minyak goreng terus bertambah.
"Kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah adalah sebesar kurang lebih 194 ribu ton per bulan dan pada bulan Maret sebelum dilakukan pelarangan ekspor pasokan kita hanya mencapai 64,5 ribu ton," ungkap Presiden.
Namun setelah dilakukan pelarangan ekspor pada April pasokan CPO dan produk turunannya mencapai 211.000 ton per bulan, melebihi kebutuhan nasional bulanan. Selain itu terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional yaitu dari harga Rp19.800 per liter untuk minyak goreng curah turun menjadi Rp17.200 -- Rp17.600.
"Penambahan pasokan dan penurunan harga tersebut merupakan usaha bersama-sama kita baik dari pemerintah, dari BUMN dan juga dari swasta. Walaupun memang ada beberapa daerah yang saya tahu harga minyak gorengnya masih relatif tinggi, saya meyakini dalam beberapa minggu ke depan harga minyak goreng curah akan makin terjangkau menuju harga yang kita tentukan karena ketersediaannya makin melimpah," jelas Presiden.
Dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO , tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan lima orang tersangka.
Kelimanya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA, dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas Picare Tagore Sitanggang.
Selanjutnya pada Selasa (17/5), Kejagung menetapkan tersangka kelima yakni Lin Che Wei, ekonom yang bekerja sama dengan tersangka Indrasari Wisnu Wardhan dalam penerbitan persetujuan ekspor (PE) kepada tiga produser CPO dan ekspor minyak goreng.
Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian perekonomian negara, yaitu kemahalan dan kelangkaan minyak goreng, sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat.
