Adapun yang kedua, lanjut Adhi, pemerintah harus melakukan intervensi agar tarif angkutan baik darat, laut maupun udara tetap terjangkau oleh masyarakat. Jika kenaikan tarif angkutan tidak lebih dari 2-3 persen, hal itu masih bisa diterima oleh masyarakat.
"Pemprov Jateng mungkin juga perlu memperbanyak program angkutan gratis seperti di Jakarta, supaya lebih sejahtera dan masyarakat lebih berminat menggunakan angkutan umum dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi," terangnya.
Selanjutnya yang ketiga, Adhi menyarankan agar pemerintah bisa menjaga daya beli masyarakat, dan memberikan bantuan di sektor kesehatan, pendidikan, serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru.
"Beasiswa perlu diperbanyak, orang berobat tidak dipersulit dan harga obat-obatan murah sebagai salah satu bentuk layanan pemerintah," jelasnya.
Baca Juga:Angkut BBM Pakai Mobil Bertangki Modifikasi, Dua Warga Aceh Besar Ditangkap
Adhi Wiriana menambahkan, idealnya inflasi di Jawa Tengah tidak lebih dari 5 persen, mengingat kenaikan upah di wilayah ini rata – rata juga tidak lebih dari jumlah tersebut. Jika inflasi melebihi angka tersebut, maka akan berdampak pada tingkat kemiskinan yang akan memunculkan persoalan lain seperti kriminalitas.
"Kalau inflasi terlalu tinggi, apalagi jika sampai dua digit, maka akan berdampak pada tingkat kemiskinan dan hal lain termasuk kriminalitas," tukas Adhi.
Sementara itu, terkait dengan bantuan pemerintah, seperti bantuan langsung tunai sebagai bantalan untuk menghadapi kenaikan BBM, Adhi menyambut positif hal tersebut. BPS sendiri berusaha terus menyusun data yang akurat, sehingga pemberian subsidi kepada masyarakat lebih tepat sasaran.
"Walaupun bantalan tidak ke seluruh masyarakat, tapi kita tetap berusaha melahirkan data akurat untuk mendukung bantalan tadi, seperti subsidi listrik dan lain – lain," pungkasnya.
Baca Juga:Subsidi BBM Dinikmati Rumah Tangga Mampu, Cuitan Dandhy Laksono: Propaganda Pemerintah
