SuaraJawaTengah.id - Ekonom senior Rizal Ramli turut mengomentari kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah diresmikan pemerintah, pada Sabtu (03/09/2022).
Menurut Rizal Ramli dengan menaikan harga BBM bersubsidi justru pemerintahan Jokowi semakin menyulitkan rakyat kecil.
"Esensinya sederhana, pemerintahan Jokowi tidak kreatif dan tidak berpihak pada rakyat. Bisanya hanya nambah hutang mahal dan menaikkan harga yang bikin susah rakyat," buka Rizal Ramli melalui akun twitternya yang dikutip pada Minggu (4/9/2022).
"Padahal ada cara lain, tidak perlu naikkan BBM. Tidak kreatif, tapi songong pula," sambungnya.
Baca Juga:Partai Buruh Minta Pemerintah Buka Biaya Produksi BBM ke Rakyat
Rizal Ramli kemudian menyoroti alasan Presiden Jokowi menaikan harga BBM bersubsidi untuk menekan anggaran yang semakin membengkak tidaklah logis.
"Pemerintah mestinya fokus mengurangi cicilan bunga dan pokok utang, yang tahun ini Rp805 triliun atau 1/3 dari APBN, pos anggaran utama Jokowi. Jika dilakukan debt-swap, termasuk debt-to-nature swap, cicilan bisa berkurang 1/4nya (Rp200 triliun), BBM tidak perlu naik," jelasnya.
Ia juga menyarankan kepada Jokowi untuk memerintahkan komisaris dan direksi potong ineffesiensi Pertamina dam PLN sebesar 20%.
"Itu bukan hal yanf sulit asal mereka bersih dan profesional, bukan titipin politik dan hutang budi Jokowi (Ahok). Kalau itu dilakukan, tidak perlu BBM naik," imbuhnya.
Lebih lanjut, Rizal Ramli memberi saran lain agar Presiden Jokowi berani menghentikan beberapa proyek yang tidak terlalu urgen demi mengamankan APBN.
Baca Juga:Pastikan Persediaan BBM Aman, Dirut Pertamina Lakukan Pemantauan dari Layae Command Center
"Pemerintah hentikan pengeluaran yang tidak perlu, seperti proyek ibukota baru abal-abal itu,"
"Kurangi pengeluaraan lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konsitusi yang anggarannya malah dinaikan 4 kali. Padahal kinerja payah dan badan-badan baru," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut pengalihan subsidi BBM bertujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.
"Lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya, uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu," ujar Presiden.
Di tengah lonjakan harga global, pemerintah telah berupaya untuk menekan harga BBM agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 pun telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.
"Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM, sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," katanya.
Dengan pengalihan subsidi BBM ini, pemerintah menambahkan bantalan sosial bagi masyarakat. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dengan total sebesar Rp12,4 triliun.
"Diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu, sebesar Rp150 ribu per bulan, dan mulai diberikan bulan September selama empat bulan," ujar Presiden.
Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp9,6 triliun yang diperuntukkan bagi 16 juta pekerja.
"Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk Bantuan Subsidi Upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu," pungkasnya.
Kontributor : Fitroh Nurikhsan
