Wacana itu hidup lagi setelah Ketua MPR Bambang Soesatyo membahas soal evaluasi sistem demokrasi atau sistem pemilihan umum.
"Jadi bukan pilpres atau pilegnya, tapi kita lebih kepada pilkada. Pemilu pilkadanya," kata Bamsoet, Senin (10/10/2022).
Bambang mengatakan pembahasan tentang evaluasi sistem pilkada dari langsung menjadi dipilih lewat DPRD baru sebatas diskusi bersama Dewan Pertimbangan Presiden.
Salah satu alasan yang menjadi dasar pembahasan itu yaitu banyak kepada daerah yang terlibat korupsi karena faktor biaya politik yang tinggi.
Baca Juga:MPR Dan Wantimpres Wacanakan Pilkada Kembali Dipilih DPRD, Pengamat: Bentuk Penghianatan Reformasi
"Masih banyak korupsi kepala daerah yang ditangkap kemudian banyak pengusaha yang mengeluh dengan sistem pemilihan langsung di daerah."
"Ini rata-rata dia harus menyumbang tidak hanya satu calon, tapi dua, tiga calon di daerah yang sama. Kalau di beberapa daerah pada saat yang sama serentak ini pusinglah barang itu."
MPR dan wantimpres, kata Bambang, akan melibatkan akademisi dan pihak-pihak terkait untuk mengkaji permasalahan itu.
Hasil kajian nantinya diharapkan dapat disampaikan ke DPR untuk kemudian dibuat aturan perundang-undangnya.
"Jadi kita persilakan nanti DPR untuk mengkajinya kembali. Apakah sistem Pemilu yang hari ini kita jalankan, lebih banyak manfaatnya atau justru lebih banyak mudharatnya," kata Bambang.
Ketua Wantimpres Wiranto mengatakan evaluasi sistem pilkada secara langsung masih bahasan awal.
"Kita bicara dalam tatanan kebijakannya, bukan tatanan operasional. Jadi kembali tadi masalah teknis tentu tidak kami bicarakan ya," ujar Wiranto. [rangkuman laporan Suara.com]
