SuaraJawaTengah.id - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan dari enam kali pemilu, satu-satunya yang dilaksanakan secara terbuka, jujur, dan adil adalah pemilu 1999.
Menurut Muhaimin hal itu terjadi karena seluruh komponen masyarakat terorganisir di dalam pengawasan pelaksanaan pemilu.
Pada pemilu 1999, kata Muhaimin, rakyat antusias mendorong dan memimpikan sebuah pemerintahan yang baru.
Muhaimin mengatakan partisipasi politik pada saat itu sangat tinggi. Lembaga-lembaga pengawas pemilu, baik inisiatif warga, organisasi, lembaga, bahkan lembaga-lembaga dunia ikut mengawasi.
Baca Juga:Cak Imin dan Prabowo Saling Ngotot Nyapres, Koalisi PKB-Gerindra Terancam Bubar?
Tetapi setelah pemilu 1999 disebut Muhaimin mengalami masa penurunan partisipasi, masa pragmatisme oleh pemilu, masa apatisme pemilih. "Masa dimana politik uang kian mendominasi di dalam pelaksanaan pemilu," kata Muhaimin dalam acara peluncuran Lembaga Saksi Pemenangan Nasional di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2022).
"Pemilu kita agak rusak setelah pilkada secara langsung. Karena kompetisinya semua hal, maka money politic menjadi sangat dominan, money politic terutama langsung ke pemilih dan bisa jadi money politics sampai pada penghitungan suara, terutama di daerah-daerah remote area yang jauh dari jangkauan pengawasan rakyat," kata Muhaimin.
"Saya melihat ada pemilihan gubernur satu suara dihargai sampai Rp500 ribu," Muhaimin menambahkan.
Partai politik, menurut Muhaimin, mesti ikut bertanggung jawab memperbaikinya.
PKB, kata Muhaimin, meluncurkan lembaga saksi pemenangan nasional untuk mengawal proses pemilu 2024 sebagai bagian dari tanggungjawab memperbaiki kualitas pemilu.
Baca Juga:PKB Ancam Bentuk Komposisi Baru Jika Prabowo Berpasangan dengan Ganjar
"Sebab kalau terjadi transaksi pemilihan dengan uang, hasil pemilihan pasti jorok, hasil pemilihan pasti korup, hasil pemilihan pasti akan mengembalikan uang yang dijual untuk kepentingan suara," kata dia. [rangkuman laporan Suara.com]
