Selain penerapan prosedur kesehatan, juga pengetatan pemeriksaan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), atau asal hewan tersebut. Hal itu menurutnya penting untuk menyekat sebaran hewan terutama dari daerah yang diduga menjadi episentrum penyebaran antraks.
“Untuk vaksin, kami sudah siapkan 25 ribu (dosis). Tentunya untuk hewan yang ada di daerah rentan, prioritasnya untuk daerah yang berbatasan dan punya (potensi) berdampak langsung,” paparnya.
Ia menyebut, penyediaan vaksin untuk membentengi hewan yang belum tertular agar lebih imun. Sehingga risiko penularan dapat ditekan.
Agus mengatakan, hingga Jawa Tengah masih dinyatakan bebas antraks. Namun demikian, ia tidak menampik kasus tersebut pernah terjadi di Jateng beberapa waktu silam.
Di antaranya, Kabupaten Klaten pada 1990, Kabupaten Semarang pada 1991, Kota Surakarta di tahun 1991 dan 1992. Selain itu wilayah Boyolali juga pernah terjangkit antraks pada tahun 1990 hingga 1992 dan terakhir 2012. Adapula Karanganyar pada 1992, Kabupaten Pati pada 2007, Kabupaten Sragen pada 2010 dan 2011 , serta Kabupaten Wonogiri.
“Kami imbau masyarakat tidak perlu panik tapi tetap waspada. Masyarakat cepat laporkan bila mana ada hewan yang sakit. Kalau ada manusia yang sakit (diduga tertular antraks) segera berobat. Tetap jaga kesehatan ternak, jikalau terjadi terapkan prosedur, semuanya harus bergerak dari pemerintah hingga masyarakat,” jelasnya.
