Baca 10 detik
- Warga Karimunjawa minta status kepulauan agar ongkos transportasi antarpulau bisa lebih murah.
- Bupati Jepara mencontohkan Batam, di mana subsidi membuat ongkos transportasi sangat terjangkau.
- DPD RI akan kaji usulan ini, meski status kepulauan umumnya bersifat geografis, bukan administratif.
Meskipun ada potensi kendala yuridis, DPD RI menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib masyarakat pesisir dan kepulauan. Menurut Muhdi, negara wajib hadir untuk memastikan konektivitas antarpulau berjalan lancar sehingga masyarakat tidak merasa terisolasi.
"Ini masukan yang bagus. Intinya, masyarakat kepulauan harus difasilitasi, ada konektivitas antar-pulau, dan negara harus hadir di sana agar mereka tidak menjadi masyarakat yang terasing," ujarnya.
