- Ketua Komisi Kejaksaan RI, Pujiyono Suwadi, menyatakan penegakan hukum tegas penting untuk Indonesia Emas 2045, di Batang, Jumat (13/2/2026).
- Ketaatan hukum Indonesia masih lemah dibuktikan Indeks Persepsi Korupsi turun, dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah.
- Praktik impor bensin dari Singapura yang bahan bakunya dari minyak Indonesia merugikan negara sekitar Rp 285 triliun.
Jika praktik-praktik semacam ini bisa diberantas, dana triliunan tersebut bisa dialokasikan untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk pendidikan gratis dari SD hingga universitas.
"Makanya maunya presiden dengan pendekatan hukum untuk mengembalikan kedaulatan," kata Prof Puji, mengaitkan visi Prabowo dengan penegakan hukum.
Kepala Kejaksaan Negeri Batang, Raymond Ali, turut menekankan relevansi pembahasan hukum dan ekonomi, khususnya kaitannya dengan korupsi.
"Presiden mengatakan salah satu penyebab negara gagal atau failed state, disebabkan ketidakstabilan ekonomi yang parah dan runtuhnya hukum akibat tingginya tingkat korupsi di negara tersebut. Contoh Somalia, Zimbabwe, Venezuela," tuturnya, memberikan peringatan keras.
Baca Juga:5 Fakta Mengerikan Pesta Miras di Jepara yang Menewaskan 5 Orang
Acara yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Batang, Bank Jateng, dan Solusi Indonesia ini juga menghadirkan narasumber lain seperti Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli Gayo, Pemimpin Bank Jateng Cabang Batang, Sigit Aji Pamungkas, dan Local Hero Petani Jamur beromzet Rp 180 juta, Nur Adilatus Shidqiyah.
