- Wagub Taj Yasin meminta percepatan Sensus Ekonomi 2026 di Jateng yang kini mencapai 81 persen dalam tiga pekan.
- Kota Semarang membutuhkan perhatian khusus karena baru mencapai 71 persen, sementara perusahaan besar baru terdata 40 persen.
- BPS menyatakan hasil sensus yang dijamin kerahasiaannya ini akan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah dan nasional.
SuaraJawaTengah.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat penyelesaian Sensus Ekonomi 2026 setelah capaian pendataan baru menyentuh 81 persen. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota bergerak lebih agresif agar seluruh pelaku usaha dapat terdata sebelum masa sensus berakhir dalam tiga pekan ke depan.
Percepatan dilakukan karena hasil sensus akan menjadi fondasi penyusunan berbagai kebijakan ekonomi, mulai dari pengembangan investasi, pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga arah pembangunan daerah dan nasional.
"Kita kolaborasikan lagi, kita pahamkan kepada para pengusaha, masyarakat, termasuk penghuni apartemen. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap untuk itu," kata Taj Yasin saat Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah akan kembali memetakan perusahaan maupun kawasan industri yang belum terdata agar pendekatan dapat dilakukan secara lebih intensif selama sisa waktu pelaksanaan sensus.
Baca Juga:Potensi Kendaraan Listrik di Jawa Tengah Terus Menguat, Semarang Jadi Pasar Strategis
Ia mencontohkan, kawasan industri di Kabupaten Kendal dan Batang telah berhasil menuntaskan pendataan hingga 100 persen. Pola koordinasi di kedua wilayah tersebut diharapkan menjadi model percepatan bagi daerah lain.
"Kita petakan kembali perusahaan dan kawasan industri yang belum tercapai agar dalam sisa waktu tiga minggu ini Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah benar-benar bisa dituntaskan," ujar Taj Yasin yang mewakili Gubernur Ahmad Luthfi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, Kota Semarang masih menjadi daerah yang membutuhkan perhatian khusus karena memiliki jumlah pelaku usaha terbesar di Jawa Tengah. Hingga kini, capaian pendataannya baru sekitar 71 persen, sementara Kabupaten Banjarnegara menjadi daerah dengan progres tertinggi, yakni 92 persen.
Wakil Kepala BPS Pusat Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengapresiasi sinergi antara BPS, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan seluruh pemerintah kabupaten/kota yang mampu mendorong percepatan pendataan.
"Alhamdulillah progres pendataan sektor ekonomi di Jawa Tengah sangat baik. Sudah mencapai 81 persen dari total target. Ini bukan capaian yang mudah karena jumlah pelaku usaha di Jawa Tengah mencapai lebih dari 4,5 juta," kata Sonny.
Baca Juga:PT Bhimasena Power Indonesia Raih LKPM Award Kategori PMA pada Peluncuran BATANG INVESTA
Meski capaian secara umum cukup tinggi, BPS mengakui masih menghadapi tantangan besar pada pendataan perusahaan skala besar. Hingga saat ini, kelompok usaha tersebut baru terdata sekitar 40 persen.
"Target kami seluruh usaha besar bisa terdata 100 persen karena data tersebut akan menentukan potret ekonomi Indonesia secara lengkap," ujarnya.
Menurut Sonny, proses pendataan perusahaan besar membutuhkan waktu lebih lama karena data yang dikumpulkan mencakup laporan keuangan, ketenagakerjaan, hingga penjualan yang umumnya harus melalui koordinasi dengan berbagai divisi bahkan kantor pusat perusahaan.
"Untuk perusahaan besar, data yang diminta mencakup keuangan, ketenagakerjaan, hingga penjualan, sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Banyak juga yang harus berkoordinasi dengan kantor pusat," katanya.
Selain perusahaan besar, penghuni apartemen juga menjadi tantangan tersendiri karena sulit ditemui akibat aktivitas yang padat.
Untuk mengejar target nasional, BPS tidak hanya mengerahkan petugas lapangan, tetapi juga melibatkan aparatur sipil negara (ASN) serta pejabat senior BPS untuk melakukan pendataan langsung kepada perusahaan-perusahaan besar.
