Banjir Masih Menghadang, Pengamat Kritik Pembangunan Kota Semarang: Cuma Reaksi Sesaat?

SuaraJawaTengah.id - Dua tahun pembangunan Kota Semarang memasuki fase ketika keberhasilan pemerintah tidak lagi cukup diukur dari banyaknya proyek yang dibangun. Pertanyaan yang lebih mendasar kini muncul: seberapa jauh pembangunan tersebut benar-benar mengubah kehidupan masyarakat?

Pertanyaan itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Forum Media Online Kota Semarang (FOMOS) bertema “Dua Tahun Pembangunan Kota Semarang: Apa yang Berubah, Siapa yang Diuntungkan, dan Ke Mana Arah Politik Anggaran?” di Hotel Up Peak Semarang, Kamis (27/8/2026).

Forum tersebut menguji pembangunan Semarang dari sisi yang lebih dekat dengan kehidupan warga. Mulai dari persoalan banjir dan rob, kehidupan nelayan, konektivitas, hingga proses perencanaan dan penggunaan anggaran daerah.

Sebab, pembangunan yang terlihat secara fisik belum tentu identik dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:Diduga Belum Kantongi Izin Lengkap, Ratusan Warga Geruduk Pabrik Sepeda Listrik di Semarang

Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Mila Karmilah, menilai persoalan tersebut terlihat jelas di kawasan pesisir Semarang.

Menurut Mila, sejumlah proyek pembangunan di kawasan pesisir perlu dilihat bukan hanya dari tujuan dan manfaat yang dijanjikan, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat yang tinggal dan mencari penghidupan di sekitarnya.

Salah satunya pembangunan tanggul laut.

Mila mengingatkan, proyek tersebut sejak awal dikaitkan dengan upaya mengatasi kemacetan sekaligus mengurangi banjir. Namun, dalam praktiknya, pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir juga membawa konsekuensi terhadap pola aliran air dan kehidupan masyarakat.

“Pembangunan yang sekarang ada ini bukan ditolak sebenarnya. Hanya masalahnya perencanaannya yang tidak partisipatif,” kata Mila.

Baca Juga:Tidak Menyerah dengan Keadaan, Kisah Anak Penjual Bubur Raih Predikat Wisudawan Terbaik

Ketika Pembangunan Mengubah Ruang Hidup Warga

Bagi masyarakat pesisir, perubahan kawasan bukan sekadar persoalan tata ruang di atas peta.

Perubahan garis pantai, arus air, maupun akses terhadap kawasan tangkap dapat berpengaruh langsung terhadap mata pencaharian mereka.

Mila mencontohkan kondisi yang dirasakan nelayan di Tambakrejo dan Bedono. Ia menyebut perubahan sirkulasi air akibat kawasan yang tertutup tanggul laut turut berdampak terhadap ekosistem kerang hijau.

“Teman-teman nelayan Tambakrejo bilang semakin susah mencari kerang hijau. Kawasan yang tertutup oleh tanggul laut membuat kerang menjadi kecil-kecil,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menghitung dampak pembangunan sampai kepada kelompok masyarakat yang paling dekat dengan proyek.

Sebab, ketika sebuah proyek menghasilkan manfaat ekonomi di satu sisi, belum tentu seluruh warga mendapatkan manfaat yang sama.

Mila bahkan menilai pola pembangunan di kawasan pesisir berisiko menciptakan situasi ketika sebagian kelompok mendapatkan keuntungan, sementara masyarakat lain justru menanggung dampaknya.

“Pembangunan hari ini adalah menguntungkan, mohon maaf, menguntungkan hanyalah investor,” katanya.

Ia menegaskan, persoalannya bukan menolak pembangunan, melainkan memastikan masyarakat ikut terlibat sejak tahap perencanaan.

Menurutnya, rencana reklamasi dan pembangunan kawasan strategis harus mempertimbangkan keberadaan ruang hidup serta ruang tangkap nelayan yang telah digunakan masyarakat selama bertahun-tahun.

Banjir dan Rob: Ukuran Sederhana Dampak Pembangunan

Persoalan dampak pembangunan juga terlihat dari masalah banjir dan rob yang masih menjadi pekerjaan rumah Semarang.

Ronny Maryanto dari KP2KKN Jawa Tengah mempertanyakan apakah program penanganan banjir dan rob selama ini sudah memiliki konsep yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Semarang masih menghadapi persoalan rob dan banjir. Apakah pembangunan terkait penanganan rob dan banjir ini programnya sudah terkonsep dengan baik, mulai dari hulu sampai hilir?” kata Ronny.

Menurut Ronny, pembangunan seharusnya tidak hanya dilakukan ketika persoalan muncul.

Ia menilai sebagian penanganan banjir masih terlihat seperti respons terhadap kejadian, sementara persoalan mendasar seperti kebutuhan tempat penampungan air di kawasan hulu dan kesinambungan program perlu mendapatkan perhatian.

“Tidak ada konsep bagaimana membuat penampungan-penampungan di hulu. Meskipun ada rencana sebenarnya, implementasinya kapan?” ujarnya.

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena bagi warga, keberhasilan pembangunan bukan ditentukan oleh ada atau tidaknya proyek, melainkan apakah persoalan yang mereka hadapi sehari-hari berkurang.

Jika banjir masih terjadi, rob masih mengancam kawasan pesisir, dan kelompok rentan masih kehilangan ruang hidup, maka efektivitas pembangunan layak kembali diuji.

Pembangunan dari Atas atau Berangkat dari Warga?

Persoalan lain yang mengemuka adalah bagaimana masyarakat dilibatkan dalam menentukan pembangunan.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Muhammad Farchan menyoroti posisi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai instrumen untuk membawa kebutuhan masyarakat ke dalam kebijakan pemerintah.

Sebagai mantan birokrat, Farchan menilai Musrenbang semestinya menjadi bagian penting dari proses pembangunan karena memungkinkan kebutuhan masyarakat menjadi dasar perencanaan.

“Musrenbang itu kunci sebagai bottom up,” ujarnya.

Menurut Farchan, pemerintah juga perlu memperkuat komunikasi kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan pembangunan.

Sebab, ketika pemerintah tidak menjelaskan secara memadai apa yang sedang dibangun, untuk apa pembangunan tersebut dilakukan, dan siapa penerima manfaatnya, ruang publik justru dapat dipenuhi spekulasi dan persepsi negatif.

“Komunikasi yang perlu dibangun di tingkat pemerintah,” katanya.

Ujungnya Kembali ke APBD

Perdebatan mengenai dampak pembangunan pada akhirnya tidak bisa dilepaskan dari politik anggaran.

Setiap program pemerintah membutuhkan uang publik. Karena itu, pilihan pembangunan juga merupakan pilihan tentang masyarakat mana yang diprioritaskan dan persoalan mana yang dianggap paling penting untuk diselesaikan.

Ronny mengingatkan agar penggunaan anggaran tidak membuka ruang bagi kepentingan kelompok tertentu.

Ia mendorong transparansi dan pengawasan terhadap proses pembangunan, termasuk kolaborasi antara masyarakat sipil dan media.

“Teman-teman media ini juga sebagai fungsi kontrol. Memiliki informasi yang luas, memiliki data, bisa mencari data,” ujarnya.

Sementara Farchan menilai pemerintah masih memiliki waktu untuk mengevaluasi arah pembangunan.

“Saya masih ada harapan sebagai warga Kota Semarang. Paling tidak tiga tahun ke depan masih ada waktu untuk berbenah,” katanya.