- Badan Gizi Nasional menjatuhkan sanksi suspend berat kepada dapur SPPG Gembong akibat keracunan massal yang menimpa 269 orang di Pati pada Kamis (10/9/2026).
- Pemerintah Kabupaten Pati resmi menetapkan status Kejadian Luar Biasa guna memastikan seluruh biaya pengobatan para korban ditanggung bersama secara gratis.
- Pemerintah daerah bersama Forkopimda akan segera memeriksa kelayakan dan kepatuhan standar operasional pada 172 dapur penyedia makanan bergizi di wilayah Pati.
SuaraJawaTengah.id - Kasus dugaan keracunan massal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati berubah menjadi alarm serius bagi pemerintah. Setelah jumlah korban terus bertambah hingga 269 siswa dan guru, Badan Gizi Nasional (BGN) menjatuhkan sanksi suspend berat selama 30 hari kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gembong, dapur penyedia makanan yang diduga menjadi sumber insiden.
Di saat yang sama, Pemerintah Kabupaten Pati menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk mempercepat penanganan korban dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG di daerah tersebut.
Wakil Kepala BGN Mayor Jenderal (Purn) Trenggono turun langsung ke Pati pada Kamis (10/9/2026). Ia mengunjungi para korban yang dirawat di sejumlah rumah sakit dan puskesmas, sekaligus meninjau dapur SPPG Gembong.
"Kami tidak ingin kejadian seperti ini terulang. Semua dapur MBG akan dievaluasi, baik melalui kunjungan langsung maupun pengawasan virtual," tegas Trenggono.
Baca Juga:Duh! 273 Siswa dan 43 Guru di Pati Diduga Keracunan MBG
Suspend Berat, Terancam Ditutup Permanen
BGN menilai jumlah korban yang menembus lebih dari 100 orang masuk kategori pelanggaran berat terhadap standar operasional penyediaan makanan MBG.
Karena korban mencapai 269 orang, SPPG Gembong langsung dikenai suspend berat selama satu bulan. Bahkan, jika hasil evaluasi menunjukkan pelanggaran lebih serius atau kejadian serupa kembali terulang, dapur tersebut bisa ditutup permanen.
"Kalau semakin jelek, ya permanen. Itu komitmen kami apabila ada dapur MBG yang menyebabkan keracunan," ujarnya.
Pati Tetapkan Status KLB
Baca Juga:Amarah Warga Pati Meledak, Kiai Sekaligus Tokoh Pemerintahan Cabuli Santriwati
Pelaksana Tugas Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan keselamatan peserta didik menjadi prioritas utama sehingga pemerintah daerah menetapkan status KLB.
"Kami mengutamakan penyelamatan nyawa masyarakat. Karena itu saya putuskan KLB agar penanganan bisa dilakukan secepat mungkin," katanya.
Seluruh biaya pengobatan korban dipastikan ditanggung bersama oleh Pemkab Pati dan BGN sehingga orang tua diminta tidak khawatir membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala.
172 Dapur MBG Akan Disisir
Insiden ini juga memicu evaluasi besar terhadap pelaksanaan MBG di Kabupaten Pati. Mulai pekan depan, Forkopimda bersama pemerintah daerah akan memeriksa 172 dapur penyedia MBG yang beroperasi di wilayah Pati.
Pemeriksaan mencakup kelayakan fasilitas, kemampuan produksi, hingga kepatuhan terhadap SOP pengolahan makanan. Hasil evaluasi akan disampaikan kepada BGN sebagai dasar penentuan sanksi lanjutan.
Korban Terus Bertambah
Sementara itu, sampel makanan masih diuji di laboratorium untuk memastikan penyebab pasti dugaan keracunan massal tersebut.
Kasus di Pati menjadi salah satu insiden terbesar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan rantai produksi makanan, kepatuhan SOP di dapur mitra, hingga kesiapan sistem kontrol kualitas di lapangan.
BGN memastikan evaluasi tidak hanya dilakukan di Pati, tetapi juga terhadap SPPG di berbagai daerah agar program MBG tetap berjalan aman dan tidak kembali memakan korban.
Kontributor: Singgih Tri
