- Banjir rob di Pantura Jawa Tengah, termasuk Pekalongan, berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga ratusan triliun rupiah.
- Penanganan genangan memerlukan pendekatan beragam seperti perlindungan, penyesuaian bangunan, dan relokasi warga tanpa mengandalkan tanggul laut saja.
- Genangan permanen di Kabupaten Pekalongan telah merusak permukiman, menghilangkan sumber penghidupan, dan memaksa warga melakukan relokasi.
SuaraJawaTengah.id - Ancaman banjir rob dan genangan pesisir permanen di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah tidak lagi sekadar persoalan lingkungan.
Bencana yang berlangsung secara perlahan tersebut berpotensi memicu kerugian ekonomi hingga ratusan triliun rupiah apabila tidak ditangani secara serius dan terintegrasi.
Arif Ganda Purnama dari Prosper Global Indonesia mengungkapkan, berdasarkan kajian yang dilakukan, kerugian akibat banjir dan rob di wilayah Pekalongan mencapai Rp31,1 triliun.
Bahkan, jika cakupan perhitungan diperluas ke seluruh kawasan Pantura Jawa Tengah, potensi kerugiannya diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca Juga:Bukan Cuma Hiburan, Sarif Abdillah Sebut Kesenian Tradisional Simpan Petuah Penting
"Apabila dihitung Pantura Jateng, prediksi ratusan triliun rupiah," kata Arif kepada wartawan usai diskusi penanganan banjir dan rob Pantura Jawa Tengah di Somerset Hotel, Semarang, Jumat (30/10/2026).
Menurutnya, dampak banjir rob tidak hanya mengancam permukiman, tetapi juga sektor ekonomi masyarakat, terutama pertanian dan perikanan.
Petani dan petambak menjadi kelompok yang paling rentan karena aktivitas ekonominya sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan ketersediaan lahan produktif.
Persoalan ini semakin kompleks karena setiap kawasan pesisir memiliki karakteristik geografis, tingkat kerentanan, serta kondisi sosial masyarakat yang berbeda.
Arif menilai, penanganan banjir dan rob tidak bisa dilakukan dengan satu pendekatan yang disamaratakan untuk seluruh wilayah Pantura.
Baca Juga:Sekda Jateng Bakal Tindak Tegas ASN Terlibat Judi Online
Giant Sea Wall Bukan Jawaban Tunggal
Salah satu wacana yang mengemuka untuk mengatasi ancaman banjir rob di Pantura adalah pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa.
Namun, Arif mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tersebut tidak dianggap sebagai satu-satunya jawaban atas persoalan pesisir.
"Pembangunan tanggul tidak bisa menjadi satu-satunya solusi yang diterapkan secara seragam," tegasnya.
Menurut Arif, pembangunan tanggul maupun infrastruktur pengendali banjir memang dapat diterapkan di kawasan tertentu. Namun, wilayah lainnya membutuhkan pendekatan berbeda, seperti pemulihan ekosistem dan strategi adaptasi masyarakat.
Penanganan juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, hingga budaya masyarakat pesisir agar kebijakan yang diterapkan tidak justru mengganggu kehidupan warga secara drastis.
Dalam kajian yang dilakukan, terdapat tiga pendekatan adaptasi kawasan pesisir melalui model ACZM (Spatial Modeling Integrated Coastal Zone Management).
Pertama, zona protect atau perlindungan melalui pembangunan infrastruktur pengaman untuk kawasan yang masih memungkinkan dilindungi.
Kedua, zona accommodate atau penyesuaian, yakni mendorong masyarakat beradaptasi dengan kondisi genangan melalui penyesuaian bangunan dan pola kehidupan.
Ketiga, zona retreat atau pengunduran diri, yaitu memindahkan masyarakat dari kawasan dengan tingkat kerentanan sangat tinggi menuju lokasi yang lebih aman.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tanggul, adaptasi masyarakat, dan relokasi harus ditempatkan sesuai kebutuhan masing-masing kawasan.
Ancaman Genangan Permanen, Kampung Bisa Hilang
Ancaman tersebut bukan sekadar proyeksi. Sejumlah kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan telah mengalami dampak genangan permanen yang menyebabkan kerusakan permukiman dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat.
Salah satunya terjadi di Dusun Simonet, Desa Semut, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan.
Kawasan permukiman seluas 21,5 hektare tersebut sebelumnya dihuni 162 jiwa dari 67 kepala keluarga.
Namun, genangan pesisir permanen menyebabkan rumah dan fasilitas umum rusak serta lahan produktif, termasuk tambak dan kebun melati, ikut hilang.
Kondisi tersebut membuat kampung tidak lagi dihuni. Warga kemudian menjalani proses relokasi menuju Tratebang pada 2024.
Dampaknya tidak berhenti pada hilangnya rumah dan tanah. Masyarakat juga kehilangan lingkungan sosial dan memori kolektif terhadap kampung halaman mereka.
Sementara itu, warga di kawasan Pantairejo masih menghadapi gangguan aksesibilitas, pelayanan pendidikan dan kesehatan, hingga persoalan ketersediaan air bersih serta sanitasi.
Persoalan relokasi juga tidak sederhana. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah, ketidakjelasan status kepemilikan tanah yang hilang, serta belum tersedianya skema pemulihan sosial ekonomi menjadi tantangan tersendiri.
Dalam paparan ZCRA Indonesia, persoalan genangan pesisir permanen juga disoroti dari sisi regulasi. Belum adanya kerangka kebijakan nasional yang terintegrasi membuat pemerintah daerah kesulitan menentukan mekanisme penanganan dan mengakses skema pendanaan yang sesuai.
Mangrove Tak Cukup Hanya Ditanam
Selain pembangunan infrastruktur, pemulihan ekosistem pesisir juga menjadi bagian penting dalam strategi menghadapi perubahan iklim.
Arif menyoroti rendahnya tingkat keberhasilan hidup tanaman mangrove di sejumlah kawasan Pekalongan, termasuk Pekalongan Mangrove Park.
Tingkat keberhasilan hidup tanaman mangrove di kawasan tersebut dilaporkan hanya sekitar 10 hingga 15 persen.
"Dalam pemulihan lingkungan tidak cukup melalui penanaman mangrove. Tetapi juga harus memperhatikan kesesuaian kondisi ekosistem dan kemampuan tanaman untuk bertahan hidup," jelasnya.
Artinya, upaya rehabilitasi kawasan pesisir tidak cukup hanya mengejar jumlah pohon yang ditanam. Kondisi lingkungan, kesesuaian habitat, dan keberlanjutan ekosistem harus menjadi perhatian.
Di sisi lain, Prosper Global Indonesia juga tengah melakukan kajian lanjutan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Babon dan DAS Tuntang.
Kajian tersebut mencakup Kota Semarang, Kabupaten Demak, hingga kawasan hulu seperti Rawapening. Beberapa wilayah yang menjadi perhatian antara lain Genuk, Sayung, dan Bonang.
Hasil kajian ditargetkan selesai pada akhir 2026 atau awal 2027.
Sementara itu, dalam paparan ZCRA Indonesia mengenai risiko perubahan iklim di kawasan Pantura, kajian DAS Kupang pada 2021 mencatat rata-rata kenaikan muka air laut wilayah Pekalongan mencapai 7,2 milimeter per tahun.
Penurunan muka tanah di wilayah kajian bahkan berkisar 0 hingga 34,5 sentimeter per tahun, dengan median 16,5 sentimeter per tahun.
Kajian tersebut juga memproyeksikan potensi kerugian akibat banjir mencapai Rp31,28 triliun per tahun pada 2035.
Besarnya ancaman tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Pantura tidak cukup diselesaikan dengan pembangunan fisik semata.
Diperlukan kebijakan lintas wilayah, pendanaan berkelanjutan, pemulihan ekosistem, serta perlindungan sosial ekonomi masyarakat agar penanganan banjir dan rob tidak hanya bersifat sementara.
