- Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan belum ada keputusan resmi terkait isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta pada 10 November 2026.
- PDI Perjuangan memilih tidak campur tangan terhadap desakan partai politik lain yang meminta Gibran mundur karena merupakan mekanisme internal masing-masing.
- Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik Gibran dan menegaskan setiap langkah harus mematuhi aturan konstitusi yang berlaku.
SuaraJawaTengah.id - Spekulasi mengenai masa depan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menghangat. Isu pengunduran diri hingga wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI mulai mencuat.
Namun, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, memilih tidak terburu-buru mengambil sikap.
Puan meminta publik tetap tenang dan tidak berspekulasi lebih jauh mengenai kabar pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto di kawasan Widya Chandra yang dikaitkan dengan isu pengunduran diri.
Menurut Puan, hingga saat ini belum ada pernyataan maupun keputusan resmi terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Baca Juga:2 Tahun Gerak Nyata, Prabowo Wujudkan Kemandirian Energi Lewat B50
“Ya selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja. Sekarang belum ada apa-apa dan kita belum ada perintah,” kata Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan tersebut muncul di tengah menguatnya desakan sejumlah partai politik agar Gibran mundur dari kursi Wakil Presiden. Polemik itu turut menyeret persoalan dokumen ijazah SMA Gibran setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan surat keterangan ijazah tersebut.
Meski demikian, Puan menegaskan PDI Perjuangan tidak akan ikut campur dalam sikap maupun keputusan politik partai lain yang mendorong pengunduran diri Gibran.
Ia menyebut setiap partai politik memiliki kewenangan, aturan, dan mekanisme internal masing-masing dalam menentukan sikap terhadap persoalan tersebut.
“Kita tidak akan mencampuri urusan internal partai lain. Itu hak partai-partai. Silakan saja partai-partai mempunyai mekanisme dan aturan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Baca Juga:Temui Mahasiswa di Tengah Aksi, Kapolda Jateng: Aspirasi Silakan, Pelanggaran Hukum Ditindak
Di sisi lain, dinamika politik di parlemen juga mulai bergerak. Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk menyikapi persoalan Gibran turut menjadi perhatian pimpinan DPR RI.
Puan mengakui pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan tersebut. Namun, tindak lanjutnya harus menunggu proses dan mekanisme resmi setelah pembukaan masa sidang.
Ia menegaskan DPR tidak bisa mengambil langkah berdasarkan tekanan atau dinamika politik semata. Setiap keputusan harus berpijak pada aturan hukum dan konstitusi yang berlaku.
Pimpinan DPR, lanjut Puan, akan mendengarkan berbagai masukan dari fraksi-fraksi sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” tandasnya.
Sikap Puan tersebut menunjukkan bahwa di tengah derasnya spekulasi mengenai masa depan Gibran, DPR belum mengambil keputusan politik apa pun. Kini, perhatian publik tertuju pada perkembangan sikap fraksi-fraksi di parlemen serta kemungkinan bergulirnya Hak Menyatakan Pendapat sebagai jalur konstitusional untuk merespons polemik tersebut.
