Tagih Janji DPR RI untuk Sahkan RUU Perampasan Aset, Rombongan Botok Cs Menuju Senayan

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bertolak ke Jakarta untuk mengawal dan menghadiri sidang paripurna DPR RI terkait pengesahan RUU Perampasan Aset.

Budi Arista Romadhoni
Kamis, 19 November 2026 | 09:12 WIB
Tagih Janji DPR RI untuk Sahkan RUU Perampasan Aset, Rombongan Botok Cs Menuju Senayan
Pentolan AMPB, Supriyono alias Botok (kiri) dan Teguh Istiyanto (kanan). [Suara.com/Singgih Tri]
Baca 10 detik
  • Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berangkat ke Jakarta pada rabu malam untuk menghadiri sidang paripurna DPR RI.
  • Sidang paripurna DPR RI tersebut diselenggarakan pada hari kamis untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
  • Undang-undang tersebut memberlakukan asas retroaktif dan pembuktian terbalik agar penegak hukum serta masyarakat dapat menyita aset koruptor.

SuaraJawaTengah.id - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mulai berangkat ke Jakarta untuk menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bagi pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) maupun pelaku tindak pidana umum. Kabarnya sidang parpurna berlangsung hari ini, Kamis, 19 November 2026.

Aktivis AMPB, Supriyono alias Botok menyampaikan bahwa ia dan rekan-rekan akan datang menyimak sidang paripurna DPR RI terkait pengesahan RUU Perampasan Aset di Senayan, Jakarta. Dengan menggunakan bus bertuliskan ‘Tayo’ para rombongan bertolak dari Dukuh Kaliampo, Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati menuju ibu kota pada Rabu, 18 November 2026 malam.

“Hari ini sidang paripurna RUU Perampasan aset koruptor dan tindak pidana umum. Kita gedebukan apa adanya kita ke Jakarta naik bus menghadiri, mendengarkan sidang paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset,” ujarnya, pagi ini.

AMPB telah menerima draf RUU Perampasan Aset dari pihak perumus usai dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI bersama berbagai kalangan akademisi. Pihaknya mengkawal adanya sidang pengesahan RUU Perampasan Aset ini.

Baca Juga:Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang di Jateng Hari Ini, Sejumlah Wilayah Berpotensi Terdampak

“Kita sudah mendapatkan draf RUU Perampasan Aset bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum, isinya bagus. Tapi nanti kalau kurang tepat bisa melakukan gugatan ke MK untuk merevisi, menambah RUU tersebut agar lebih baik lagi,” kata Botok.

Sementara, aktivis AMPB lainnya, Teguh Istiyanto, adanya UU Perampasan Aset bakal mengakomodir seluruh keresahan masyarakat Indonesia, apalagi jika ditekankan khusus bagi penjahat koruptor. Dalam draf RUU Perampasan Aset terdapat asas retroaktif, dimana ada pembuktian terbalik.

“RUU Perampasan Aset berlaku surut (asas retroaktif), sehingga sebelum disahkan juga kena. Memang kami meminta RUU tersebut bisa mengakomodir keresahan rakyat Indonesia khususnya perampasan aset bagi koruptor,” ungkapnya.

Dengan adanya UU Perampasan Aset, Aparat Penegak Hukum (APH) dapat menyita aset-aset bagi pelaku tindak pidana sehingga akan merasa kapok dengan kejahatannya. Khusus bagi koruptor, maka mereka wajib mempertanggungjawabkan kekayaan tidak wajarnya ke publik.

“Termasuk untuk masalah pembuktian terbalik harus berlaku surut, semua koruptor menjalani hukuman, itu harus dikenakan. Kemudian, untuk pembuktian terbalik bukan hanya pejabat yang terkena pidana korupsi, tapi semua pejabat yang direalisasi UU Perampasan Aset dengan pembuktian terbalik lewat LHKPN di tahun sebelumnya,” ucap Teguh.

Baca Juga:Jateng Punya Potensi Ekonomi Kreatif Melimpah, Wakil Ketua DPRD: Butuh Modal dan Pendampingan!

UU Perampasan Aset dinilai melibatkan masyarakat dalam melaporkan pejabat atas dugaan tindakan korupsinya. Sehingga APH dipermudah melacak dugaan tipikor.

Ia menyebut hampir semua pejabat melakukan korupsi. Tanpa UU Perampasan Aset, APH kesulitan menegakkan hukum untuk menangkap pelaku tipikor.

“Koruptor ini hampir semua pejabat itu korup, tapi dari penegak hukum, KPK konsennya sedikit, dan KPK kadang dasar laporannya dari warga. Padahal warga melapor kadang nggak ada bukti. Padahal melapor ke KPK harus ada bukti awal,” urainya.

“Oleh karena itu, korupsi di Indonesia ini dengan pasal pembuktian terbalik bukan hanya APH KPK, polisi, kejaksaan saja yang berhak melakukan pembuktian terbalik. Masyarakat juga berperan aktif mengecek kekayaan ekonomi pejabat yang tidak sebanding dengan jabatannya,” pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini

Tampilkan lebih banyak