SuaraJawaTengah.id - Sejumlah wali murid diminta membawa KTP tetangga minimal dua orang saat melakukan pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMP Negeri 7 Solo. Menurut, wali murid KTP tersebut ditujukan untuk memastikan domisili calon siswa yang akan mendaftar.
Salah seorang wali murid, Ani (35) mengaku dirinya diminta untuk membawa dua KTP tetangga sesuai domisili. Karena itulah, dirinya harus meminjam KTP tetangganya untuk ditunjukkan kepada petugas yang melayani pendaftaran.
"Saya kemarin pas daftar diminta untuk membawa KTP tetangga minimal dua orang. Itu diminta oleh petugas saat membuat surat domisili," katanya kepada Suara.com, Selasa (2/7/2019).
Ani menyampaikan, permintaan itu karena data atau alamat baru belum terbuka. Sehingga, untuk memastikan domisili calon siswa maka orang tua diminta untuk membawa bukti KTP dari tetangga.
Baca Juga: Massa Guru Swasta di Surabaya Protes PPDB Zonasi, Ini Jawaban Kadispendik
Hal yang sama disampaikan orang tua calon pelajar lainnya, Wahyu (40). Wahyu mengungkapkan, dirinya juga harus pinjam KTP tetangga agar bisa memastikan domisili.
"Ya pinjam KTP tetangga, dua orang yang saya pinjami KTP," ungkapnya.
Terpisah, Kepala SMP Negei 7 Solo Siti Latifah membantah adanya permintaan tersebut. Ia menegaskan tidak pernah menginstruksikan kepada petugas untuk membawa KTP tetangga.
"Tidak mas, tidak pernah ada yang diminta untuk membawa KTP. Saya langsung cek ke petugas pendaftaran dan tidak ada," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Solo, Etty Retnowati langsung mengerahkan petugas untuk melakukan pengecekan di setiap SMP yang ada.
Baca Juga: Jadi Korban PPDB Zonasi, Puluhan Orangtua dan Siswa Demo di Depok
"Kalau ada informasi seperti itu langsung sampaikan mana sekolahnya, biar petugas kami langsung melakukan pengecekan. Karena kami tidak menginstruksikan seperti itu," ucap Etty.
Berita Terkait
-
Wapres Gibran ke Mendikdasmen: Zonasi Sekolah Harus Dihilangkan!
-
Surat Keluhan Saat Jadi Wali Kota Solo Dicueki Nadiem, Gibran Blak-blakan Carut-marut Sistem Zonasi
-
Polemik Sistem PPDB Jalur Zonasi, Menunggu Gebrakan Menteri Pendidikan Baru Pilihan Prabowo
-
JPPI Sebut Ada 10 Modus Kecurangan PPDB, Paling Banyak Cuci Rapor Dan Sertifikat Palsu
-
PPDB Disebut Banyak Kecurangan, Jumlah Anak Tak Sekolah Diprediksi Bertambah
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Wapres Gibran Dukung UMKM dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Semarang
-
Dari Tambakmulyo untuk Jateng: Mimpi Sanitasi Layak Menuju SDGs
-
Pengamat Nilai Program Pendidikan Gratis dan Rp300 Juta per RW dari Yoyok-Joss Realistis
-
Perebutan Suara NU: Luthfi-Yasin vs Andika-Hendi, Siapa Lebih Unggul?
-
Wapres Gibran Tinjau Program Makan Bergizi di SMKN 7 Semarang, Siswa Sambut Antusias