Serikat Pekerja Pertamina Kilang Cilacap Tolak Eks Napi Jadi Petinggi

SuaraJawaTengah.id - Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijayakusuma (SPP PWK) yang berisikan para karyawan yang bekerja di Kilang Minyak Pertamina Cilacap menolak rencana penunjukkan bekas narapidana untuk menjadi dewan direksi dan komisaris Pertamina oleh Kementerian BUMN.

Kabid Infokom SPP PWK Bimada Gurit P mengatakan, serikat pekerja secara tegas menolak perorangan yang masuk jajaran direksi bermasalah secara attitude, dan latar belakang yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam jajaran direksi/komisaris Pertamina.

"Kami serikat pekerja menolak tegas siapapun calon Direksi/Komisaris yang memiliki track record buruk, yang masih tersangkut kasus korupsi, serta para calon yang secara hukum pernah pernah berstatus sebagai narapidana," kata Bimada.

Sikap penolakan tersebut menurut Bimada, semata-mata didasari pada tuntutan profesionalisme, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No.PER-03/MBU/02/2015, yang diantaranya berbunyi harus mempunyai kepemimpinan yang berperilaku baik.

Baca Juga: Serikat Pekerja Pertamina Tolak Ahok, Gun Romli: Sudah Terpapar Radikalisme

"Sekali lagi kita tegaskan, bahwa Serikat Pekerja Pertamina adalah organisasi yang independen, profesional dan tidak berafiliasi pada kelompok dan kepentingan tertentu. Kita hanya tunduk pada AD/ART organisasi," jelasnya.

Ketika disinggung mengenai polemik yang beredar mengenai Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang disebut akan mengisi jajaran petinggi BUMN Pertamina, Sekjen SPP PWK, Dwi Jatmoko dengan tegas menolak untuk dikaitkan dengan itu.

"Kita bisa lihat rekam jejak dijital yang ada. Kita selalu kritis dalam proses pemilihan jajaran Direksi/Komisaris dari tahun ke tahun. Sejak jaman ketika Elia Massa Manik, atau Dwi Soetjipto, lalu Bu Nicke yang sekarang. Kita yang termasuk dalam federasi serikat pekerja selalu ada kritisi. Artinya lagi-lagi kita tidak ngomong personal. Yang kami inginkan adalah orang yang memimpin kami adalah yang berkomitmen dan berintegritas," katanya.

Ia juga menampik, isu yang beredar di masyarakat yang mengaitkan dengan isu SARA. Ia menyebutkan ini semata-mata adalah profesionalitas yang harus dijaga.

Kontributor : Anang Firmansyah

Baca Juga: Tolak Ahok Dirut Pertamina, Foto Presiden FSPPB Ikut Reuni 212 Jadi Sorotan