Wacana Mendikbud Hapus UN Didukung Akademisi Unsoed

SuaraJawaTengah.id - Wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim yang akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter dinilai positif Akademisi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Nanang Martono.

Dia bahkan menilai mantan CEO Gojek sudah tepat.

"Wacana Mendikbud hapus UN sudah tepat," katanya seperti dilansir Antara di Purwokerto pada Jumat (13/12/2019).

Dosen Sosiologi Pendidikan FISIP Unsoed tersebut mengatakan pelaksanaan UN memang sebaiknya dihentikan.

Baca Juga: Syafii Maarif: Jangan Serampangan, Penghapusan UN Beda dengan Gojek

"Pasalnya, berdasarkan pelaksanaan UN pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah sudah dapat memetakan persebaran atau pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia," katanya.

Dia menambahkan berdasarkan pemetaan tersebut, maka UN dapat dihentikan agar pemerintah dapat lebih fokus pada penyelesaian problematika pendidikan yang lain.

"Misalnya pemerataan sarana pendidikan, pengembangan karakter, peningkatan kualitas guru, termasuk peningkatan kesejahteraan guru," katanya.

Dia mengatakan jika problem-problem tersebut telah tertangani dengan baik maka bisa saja mekanisme ujian nasional kembali dilaksanakan.

Selain itu, kata dia, anggaran yang sebelumnya dipergunakan untuk pelaksanaan UN dapat dialihkan untuk prioritas pendidikan yang lain.

Baca Juga: Dukung Penghapusan UN, Komisi X DPR Panggil Menteri Nadiem Besok

Sebelumnya, pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Slamet Rosyadi juga mengapresiasi wacana Menteri Nadiem yang akan mengganti UN dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

"Saya sangat mendukung langkah Mendikbud karena UN menurut saya belum menjadi alat ukur kompetensi yang terukur," katanya.

Dia menjelaskan UN pada awalnya ditujukan untuk pemetaan kemampuan siswa.

"Namun menurut saya pada kenyataannya belum ada intervensi kebijakan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antardaerah," katanya.

Dia menambahkan diperlukan metode yang lebih efektif dalam mengukur kompetensi siswa.

"Jadi saya sepakat dengan Mendikbud yang berencana mengubah UN dengan metode lain yang betul-betul mengukur kompetensi siswa," katanya.

Dia berharap, program Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter akan mendapatkan respons positif dari para peserta didik.

"Program tersebut diharapkan mendapatkan respons positif dan membuat siswa makin bersemangat dalam menggali dan meningkatkan kompetensi diri," katanya.