SuaraJawaTengah.id - Masifnya aktivitas penambangan yang berdampak buruk bagi lingkungan di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) membuat Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak pemprov setempat untuk mengeluarkan moratorium pertambangan.
Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jateng Fahmi Bastian mengatakan, kondisi lingkungan di Jateng sudah tak bisa lagi mampu menampung aktivitas penambangan.
“Pemerintah tidak melihat daya tampung Jateng yang sudah over [penambangan] dan kerusakan lingkungan yang semakin banyak. Harusnya pemerintah lebih teliti dalam memantau aktivitas penambangan baik ilegal maupun legal dan memastikan reklamasi pasca-penambangan benar-benar dilakukan,” ujar Fahmi seperti diberitakan Solopos.com-jaringan Suara.com pada Senin (6/1/2019).
Menurutnya, peningkatan izin tambang di sejumlah wilayah Provinsi Jateng akan memperparah kondisi lingkungan. Apalagi, saat ini banyak aktivitas penambangan terutama galian C yang kerap menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat.
Baca Juga: Satroni Istana, Petani Kendeng Tagih Jokowi soal KLHS
Dari data yang dihimpun Solopos.com, dalam tiga tahun terakhir aktivitas penambangan di Jateng mengalami peningkatan signifikam. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah perizinan tambang di Jateng sejak 2016 hingga 2019.
Pada Tahun 2016 tercatat 153 izin tambang yang diterbitan Pemprov Jateng. Kemudian pada Tahun 2017 menjadi 167 izin, 2018 ada 193 izin dan 2019 naik hampir dua kali lipat menjadi 363 izin.
“Itu yang berizin, belum yang tidak ada izinnya atau tambang ilegal seperti di Sukolilo (Kawasan Pegunungan Kendeng, Kabupaten Pati). Di sana banyak penambang karst ilegal yang masih beroperasi dan jumlahnya mencapai ratusan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng Agus Sugi mengatakan, pembangunan jalan tol dan infrastruktur lain di Jateng menjadi salah satu faktor meningkatnya pengusaha tambang yang mengajukan izin.
“Jadi Jateng kan sedang digenjot pembangunannya, dari situlah izin tambang semakin banyak,” ujarnya saat dijumpai wartawan beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Ritual Unik Petani Kendeng Tagih Janji Pemerintah Soal Pabrik Semen
Berita Terkait
-
WALHI Kritik Cara Pemprov DKI soal Masalah RDF Rorotan: Salah Sasaran jika Cuma Hilangkan Bau
-
Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pemprov Jateng Hapus Tunggakan Pajak dan Denda
-
Kembangkan Potensi Desa, Ahmad Luthfi Libatkan Mahasiswa dari 44 Perguruan Tinggi
-
Percepat Capaian Program, Pemprov Jateng Kolaborasi dengan 44 Perguruan Tinggi
-
Pangkas Ketimpangan Pembangunan, Ahmad Luthfi Upayakan Tarik Investor ke Jateng Bagian Selatan
Terpopuler
- Pemilik Chery J6 Keluhkan Kualitas Mobil Baru dari China
- Profil dan Aset Murdaya Poo, Pemilik Pondok Indah Mall dengan Kekayaan Triliunan
- Jairo Riedewald Belum Jelas, Pemain Keturunan Indonesia Ini Lebih Mudah Diproses Naturalisasi
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Jualan Sepi usai Mualaf, Ruben Onsu Disarankan Minta Tolong ke Sarwendah
Pilihan
-
Zulkifli Hasan Temui Jokowi di Solo, Akui Ada Pembicaraan Soal Ekonomi Nasional
-
Trump Singgung Toyota Terlalu Nyaman Jualan Mobil di Amerika
-
APBN Kian Tekor, Prabowo Tarik Utang Baru Rp 250 Triliun
-
Prabowo 'Kebakaran Jenggot' Respons Tarif Trump, Buka Seluruh Kran Impor: Pengusaha Teriak Bumerang!
-
Solusi Pinjaman Syariah Tanpa Riba, Tenor Panjang dan Plafon Sampai Rp150 Juta!
Terkini
-
Perajin Mutiara Asal Lombok Go International, Bukti Komitmen BRI UMKM EXPO(RT) 2025 Atas Karya Lokal
-
Rahasia Umbul Leses Boyolali: Kisah Pengantin Terkutuk Jadi Pohon Raksasa!
-
Pemprov Jateng Prioritaskan Ini! Gebrakan Gubernur Luthfi di Tahun 2025
-
Pemprov Jateng Siap Gelontor Bantuan Keuangan Desa Sebanyak Rp1,2 Triliun
-
Semen Gresik dan Pemkab Blora Teken Kerjasama Pengelolaan Sampah Kota Melalui Teknologi RDF