Pemprov Jateng Didesak Terbitkan Moratorium Pertambangan

SuaraJawaTengah.id - Masifnya aktivitas penambangan yang berdampak buruk bagi lingkungan di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) membuat Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak pemprov setempat untuk mengeluarkan moratorium pertambangan.

Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jateng Fahmi Bastian mengatakan, kondisi lingkungan di Jateng sudah tak bisa lagi mampu menampung aktivitas penambangan.

“Pemerintah tidak melihat daya tampung Jateng yang sudah over [penambangan] dan kerusakan lingkungan yang semakin banyak. Harusnya pemerintah lebih teliti dalam memantau aktivitas penambangan baik ilegal maupun legal dan memastikan reklamasi pasca-penambangan benar-benar dilakukan,” ujar Fahmi seperti diberitakan Solopos.com-jaringan Suara.com pada Senin (6/1/2019).

Menurutnya, peningkatan izin tambang di sejumlah wilayah Provinsi Jateng akan memperparah kondisi lingkungan. Apalagi, saat ini banyak aktivitas penambangan terutama galian C yang kerap menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat.

Dari data yang dihimpun Solopos.com, dalam tiga tahun terakhir aktivitas penambangan di Jateng mengalami peningkatan signifikam. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah perizinan tambang di Jateng sejak 2016 hingga 2019.

Pada Tahun 2016 tercatat 153 izin tambang yang diterbitan Pemprov Jateng. Kemudian pada Tahun 2017 menjadi 167 izin, 2018 ada 193 izin dan 2019 naik hampir dua kali lipat menjadi 363 izin.

“Itu yang berizin, belum yang tidak ada izinnya atau tambang ilegal seperti di Sukolilo (Kawasan Pegunungan Kendeng, Kabupaten Pati). Di sana banyak penambang karst ilegal yang masih beroperasi dan jumlahnya mencapai ratusan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng Agus Sugi mengatakan, pembangunan jalan tol dan infrastruktur lain di Jateng menjadi salah satu faktor meningkatnya pengusaha tambang yang mengajukan izin.

“Jadi Jateng kan sedang digenjot pembangunannya, dari situlah izin tambang semakin banyak,” ujarnya saat dijumpai wartawan beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Satroni Istana, Petani Kendeng Tagih Jokowi soal KLHS