SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai masyarakat kini tak peduli dengan protokol kesehatan. Dia pun mengumpulkan sejumlah pakar ilmu sosial guna membahas sosialisasi yang efektif kepada masyarakat terkait dengan penerapan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru.
Mereka bertemu di kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin (27/7/2020). Di antara yang ikut adalah pakar ilmu sosial. Mereka adalah Profesor Mudjahirin Thohir, Profesor Saratri Wilonoyudho, Agustina Sulastri, dan Annastasia Ediati.
Ganjar mendengarkan sejumlah masukan tentang bagaimana cara agar sosialisasi kepada masyarakat bisa efektif. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan peran tokoh agama.
Semua masukan dari para pakar ilmu sosial itu ditampung Ganjar untuk dirangkum menjadi kebijakan dan masukan dari para pakar ilmu sosial itu dinilai sangat membantu pemerintah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat akan protokol kesehatan.
"Memang kami ingin masifkan lagi soal sosialisasi pada masyarakat. Sekarang banyak masyarakat yang sudah tidak peduli sehingga butuh terobosan-terobosan baru. Kami mengundang para pakar ilmu sosial ini untuk mencari strategi yang tepat dalam memasifkan sosialisasi. Sosialisasi ini penting, karena kami ingin menekan terus penyebaran COVID-19 di masyarakat," kata Ganjar.
Para pakar berpendapat lebih baik mengedukasi masyarakat dengan cara memberikan penguatan pada cerita sukses, daripada pemidanaan.
"Saya sepakat dengan masukan itu," ujarnya.
Profesor Mudjahirin Thohir menyebut banyak masyarakat yang tidak peduli dengan pencegahan COVID-19 karena berbagai faktor. Salah satunya keyakinan bahwa urusan mati itu ada di tangan Tuhan.
"Jadi, agar lebih efektif adalah penggerakan tokoh-tokoh agama sebagai garda terdepan sosialisasi pada masyarakat," katanya.
Baca Juga: Satu Orang Positif Corona, Gerai Christian Dior di Plaza Senayan Ditutup
Sementara itu, psikolog Annastasia Ediati mengatakan banyak orang tidak patuh pada protokol kesehatan tergantung keyakinan subjektif bahwa dirinya kuat dan tidak akan terkena penyakit itu.
"Ini memang 'problem', kalau orang tidak takut ya tidak akan patuh pada protokol kesehatan, tapi jangan sekali-kali memberikan hukuman sebagai punishment karena itu membuat rakyat takut dan marah. Ini justru berbahaya karena bisa menurunkan imunitas dan tingkat kepercayaan publik pada pemerintah," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Ahmad Luthfi Gandeng KPK Benahi Tata Kelola Tambang dari Hulu ke Hilir
-
Gubernur Ahmad Luthfi Dinobatkan Sebagai Tokoh Penggerak UMKM dan Ekonomi Kreatif
-
Program Dokter Spesialis Keliling Kawal Sukses CKG di Jateng
-
Pemprov Jateng Raih WTP 15 Kali Beruntun, Bukti Nyata Akuntabilitas Anggaran
-
Nyelekit! Ganjar Sebut Film Ghost in the Cell Potret Nyata Kondisi Republik
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
Pilihan
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
Terkini
-
Dendam Lama Berujung Teror, Eks Napi Bakar Dua Rumah di Demak dalam Semalam
-
BRI Gelar Buyback Fluktuatif Rp500 Miliar, Optimistis Fundamental Tetap Kuat
-
Semen Gresik Konsisten Salurkan Beasiswa Prasejahtera kepada 120 Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri
-
Sokong MBG, Taj Yasin Minta SPPG Belanja Telur dari Peternak Lokal
-
Pemprov Jateng Buka Ribuan Kursi Sekolah Gratis, Sasar Anak Keluarga Kurang Mampu