SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai masyarakat kini tak peduli dengan protokol kesehatan. Dia pun mengumpulkan sejumlah pakar ilmu sosial guna membahas sosialisasi yang efektif kepada masyarakat terkait dengan penerapan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru.
Mereka bertemu di kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin (27/7/2020). Di antara yang ikut adalah pakar ilmu sosial. Mereka adalah Profesor Mudjahirin Thohir, Profesor Saratri Wilonoyudho, Agustina Sulastri, dan Annastasia Ediati.
Ganjar mendengarkan sejumlah masukan tentang bagaimana cara agar sosialisasi kepada masyarakat bisa efektif. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan peran tokoh agama.
Semua masukan dari para pakar ilmu sosial itu ditampung Ganjar untuk dirangkum menjadi kebijakan dan masukan dari para pakar ilmu sosial itu dinilai sangat membantu pemerintah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat akan protokol kesehatan.
"Memang kami ingin masifkan lagi soal sosialisasi pada masyarakat. Sekarang banyak masyarakat yang sudah tidak peduli sehingga butuh terobosan-terobosan baru. Kami mengundang para pakar ilmu sosial ini untuk mencari strategi yang tepat dalam memasifkan sosialisasi. Sosialisasi ini penting, karena kami ingin menekan terus penyebaran COVID-19 di masyarakat," kata Ganjar.
Para pakar berpendapat lebih baik mengedukasi masyarakat dengan cara memberikan penguatan pada cerita sukses, daripada pemidanaan.
"Saya sepakat dengan masukan itu," ujarnya.
Profesor Mudjahirin Thohir menyebut banyak masyarakat yang tidak peduli dengan pencegahan COVID-19 karena berbagai faktor. Salah satunya keyakinan bahwa urusan mati itu ada di tangan Tuhan.
"Jadi, agar lebih efektif adalah penggerakan tokoh-tokoh agama sebagai garda terdepan sosialisasi pada masyarakat," katanya.
Baca Juga: Satu Orang Positif Corona, Gerai Christian Dior di Plaza Senayan Ditutup
Sementara itu, psikolog Annastasia Ediati mengatakan banyak orang tidak patuh pada protokol kesehatan tergantung keyakinan subjektif bahwa dirinya kuat dan tidak akan terkena penyakit itu.
"Ini memang 'problem', kalau orang tidak takut ya tidak akan patuh pada protokol kesehatan, tapi jangan sekali-kali memberikan hukuman sebagai punishment karena itu membuat rakyat takut dan marah. Ini justru berbahaya karena bisa menurunkan imunitas dan tingkat kepercayaan publik pada pemerintah," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Pasca Kecelakaan Maut Bus PO Cahaya Trans di Tol Krapyak Semarang
-
Tol Semarang-Demak Seksi I Terus Dikebut, Ditargetkan Beroperasi 2027
-
Tangguh Jaga Inflasi 2025, Pemprov Jateng Pertahankan Prestasi TPID Terbaik Tingkat Provinsi
-
Miliki Kualitas Data yang Baik, Pemprov Jateng Raih Penghargaan dari Kemendukbangga
-
TKI Asal Temanggung Hilang Selama 20 Tahun di Malaysia, Ahmad Luthfi Pastikan Kondisinya Aman
Terpopuler
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Skechers, Tanpa Tali untuk Jalan Kaki Lansia
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
Pilihan
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
-
Daftar Saham IPO Paling Boncos di 2025
-
4 HP Snapdragon Paling Murah Terbaru 2025 Mulai Harga 2 Jutaan, Cocok untuk Daily Driver
Terkini
-
Transformasi Berkelanjutan, BRI Catat Kinerja Gemilang dan Dukung Program Prioritas Nasional 2025
-
Revolusi Anti-Rob: Jateng Gunakan Pompa Tenaga Surya, Hemat Biaya Operasional hingga Jutaan Rupiah
-
Waspada! Malam Tahun Baru di Jateng Selatan Diwarnai Hujan dan Gelombang Tinggi
-
BRI Blora Gelar Khitan Massal, Meriahkan HUT ke-130 dengan Bakti Sosial
-
Mobilio vs Ertiga Bekas di Bawah Rp150 Juta: 7 Pertimbangan Penting Sebelum Membeli