SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai masyarakat kini tak peduli dengan protokol kesehatan. Dia pun mengumpulkan sejumlah pakar ilmu sosial guna membahas sosialisasi yang efektif kepada masyarakat terkait dengan penerapan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru.
Mereka bertemu di kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin (27/7/2020). Di antara yang ikut adalah pakar ilmu sosial. Mereka adalah Profesor Mudjahirin Thohir, Profesor Saratri Wilonoyudho, Agustina Sulastri, dan Annastasia Ediati.
Ganjar mendengarkan sejumlah masukan tentang bagaimana cara agar sosialisasi kepada masyarakat bisa efektif. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan peran tokoh agama.
Semua masukan dari para pakar ilmu sosial itu ditampung Ganjar untuk dirangkum menjadi kebijakan dan masukan dari para pakar ilmu sosial itu dinilai sangat membantu pemerintah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat akan protokol kesehatan.
"Memang kami ingin masifkan lagi soal sosialisasi pada masyarakat. Sekarang banyak masyarakat yang sudah tidak peduli sehingga butuh terobosan-terobosan baru. Kami mengundang para pakar ilmu sosial ini untuk mencari strategi yang tepat dalam memasifkan sosialisasi. Sosialisasi ini penting, karena kami ingin menekan terus penyebaran COVID-19 di masyarakat," kata Ganjar.
Para pakar berpendapat lebih baik mengedukasi masyarakat dengan cara memberikan penguatan pada cerita sukses, daripada pemidanaan.
"Saya sepakat dengan masukan itu," ujarnya.
Profesor Mudjahirin Thohir menyebut banyak masyarakat yang tidak peduli dengan pencegahan COVID-19 karena berbagai faktor. Salah satunya keyakinan bahwa urusan mati itu ada di tangan Tuhan.
"Jadi, agar lebih efektif adalah penggerakan tokoh-tokoh agama sebagai garda terdepan sosialisasi pada masyarakat," katanya.
Baca Juga: Satu Orang Positif Corona, Gerai Christian Dior di Plaza Senayan Ditutup
Sementara itu, psikolog Annastasia Ediati mengatakan banyak orang tidak patuh pada protokol kesehatan tergantung keyakinan subjektif bahwa dirinya kuat dan tidak akan terkena penyakit itu.
"Ini memang 'problem', kalau orang tidak takut ya tidak akan patuh pada protokol kesehatan, tapi jangan sekali-kali memberikan hukuman sebagai punishment karena itu membuat rakyat takut dan marah. Ini justru berbahaya karena bisa menurunkan imunitas dan tingkat kepercayaan publik pada pemerintah," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah, Solusi Efisiensi atau Malah Berisiko?
-
Dipugar, Candi Mendut Ditutup Satu Tahun hingga 2027
-
Di Balik Rencana Zonasi Pesisir Jawa Tengah, Nelayan Khawatir Ruang Hidup Kian Menyempit
-
Tanggapi Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Ganjar Pranowo Desak DPR Segera Bentuk Pansus Pemilu
-
Sawah Terendam Rob Disulap Jadi Wisata Kano, Begini Penampakannya
Terpopuler
- 6 HP Samsung Rp2 Jutaan Terbaik: Kamera Tajam, NFC hingga Koneksi 5G
- 7 Lukisan Pembawa Hoki Menurut Feng Shui untuk Dipajang di Ruang Tamu
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- 12 Sepeda Gunung United Detroit Lengkap dengan Harga dan Spesifikasinya
- 5 Rekomendasi Rice Cooker Digital, Nasi Tetap Pulen hingga 48 Jam
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
3,28 Juta Batang Rokok Ilegal Disita di Tol Banyumanik, Negara Berpotensi Rugi Rp3,17 Miliar
-
Jateng Tuan Rumah MTQ Nasional 2026, Sarif Abdillah Dorong UMKM & Pariwisata Ikut Ketiban Berkah
-
Pesan Tegas Sudaryono ke Kader Gerindra Semarang: Jangan Cuma Duduk di Kantor, Turun ke Rakyat!
-
Lestarikan Kuliner Nusantara, Pertamina Bright Gas Cooking Competition Tegal Lahirkan Juara Baru
-
Pembunuhan Bos Konter HP Ambarawa: Pelaku Siapkan Palu Sebelum Beraksi, Sempat Kembali Datangi TKP