Posisinya Diincar Gibran, Ternyata Segini Gaji Wali Kota Solo

SuaraJawaTengah.id - Pilkada Solo menjadi sorotan. Soalnya, ada Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, yang meramaikan kontestasi itu. Banyak warganet yang penasaran, berapa sih gaji posisi yang diincar Gibran itu.

Berdasarkan Pantauan Hops.id, di sebuah utasan, banyak pula warganet yang penasaran apa saja yang didapat seorang wali kota, baik berupa gaji, tunjangan, dan segala tetek bengeknya.

Maklum, untuk memperebutkan jabatan ini, terbilang sangat sengit. Ini pula yang berlaku di tiap pemilihan daerah atau Pilkada di sejumlah daerah.

Terjunnya Gibran si putra Jokowi, kemudian membuat banyak pihak penasaran soal berapa gaji yang diterima wali kota tiap bulannya.

Baca Juga: Gibran Ingin Menang 80 Persen di Solo, Rocky Gerung: Itu Subsidi Istana

Berikut ulasannya seperti dirangkum laman Hops.id--jaringan Suara.com--, Selasa (11/8/2020):

Gaji pokok wali kota tergolong kecil. Nilainya cuma Rp 2,1 juta per bulan. Besaran itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya.

Hingga kiwari, belum ada perubahan atas PP yang mengatur gaji kepala daerah di tingkat kabupaten/kota tersebut. Adapun PP tersebut merupakan revisi dari PP Nomor 9 Tahun 1980.

Artinya, sejak era Presiden Abdrurrahman Wahid, belum ada kenaikan gaji pokok kepala daerah. Di dalam PP tersebut, disebutkan kalau gaji pokok kepala daerah setingkat wali kota ditetapkan sebesar Rp 2,1 juta per bulannya.

Sedangkan gaji pokok seorang wakil wali kota beda Rp 300 ribu lebih rendah, yakni Rp 1,8 juta per bulan.

Baca Juga: Para Penantang Gibran: Cucu Raja Solo, Penjahit, hingga Pak RW

Meski gajinya kecil, wali kota memiliki tunjangan yang cukup besar. Bahkan besaran tunjangan yang diterima tersebut berada di atas gaji pokoknya.

“Selain gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 59 Tahun 2000.

Salah satu bentuk tunjangan yang diterima pejabat setingkat wali kota yakni tunjangan jabatan yang diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Besaran tunjangan jabatan wali kota yaitu sebesar Rp3,78 juta per bulan. Sementara tunjangan jabatan untuk wakil wali kota ditetapkan sebesar Rp 3,24 juta per bulan.

Tunjangan lain yang diterima seorang wali kota antara lain tunjangan beras, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan BPJS Kesehatan, dan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain tunjangan, kepala daerah juga mendapatkan biaya penunjang operasional bulanan.

Besaran tunjangan ini berbeda-beda setiap daerah, karena menyesuaikan dengaan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Tunjangan operasional wali kota mencapai di atas Rp 100 juta per bulan.

Namun yang perlu diketahui, tunjangan ini bersifat sebagai dana yang dialokasikan dari APBD untuk menunjang kegiatan operasional wali kota.

Tunjangan operasional ini diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Besarnya biaya penunjang operasional wali kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:

• PAD sampai dengan Rp 5 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3 persen dari PAD.
• PAD Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2 persen dari PAD.
• PAD Rp 10 miliar sampai Rp 20 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 250 juta dan paling tinggi sebesar 1,5 persen dari PAD.
• PAD Rp 20 miliar sampai Rp 50 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,8 persen dari PAD.
• PAD Rp 50 miliar sampai Rp 150 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,4 persen dari PAD.
• PAD di atas Rp 150 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15 persen dari PAD.

Nah, jika mencontoh Kota Solo, diketahui jika PAD tahun 2019 saja mereka sekira Rp 2 triliun. Artinya jika berdasar ketentuan, maka dana operasional Wali Kota Solo paling kecil sebesar Rp 600 juta dan paling tinggi Rp 3 miliar.