SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyesalkan terlibatnya pelajar SMP dan SMA/SMK di Jawa Tengah dalam aksi demo menolak undang-undang Ciptakerja, Rabu (7/10) lalu.
Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Ganjar meminta seluruh kepala sekolah dan orang tua mengajak bicara para pelajar itu secara baik-baik.
Sebelumnya polisi mengamankan sekitar 269 peserta aksi. Setelah menjalani pemeriksaan awal dan pendataan, 76 orang di pulangkan, sisanya 193 masih lakukan proses pendalaman di Mapolrestabes Semarang.
"Saya tadi malam menjenguk beberapa peserta demo yang diamankan ke Polrestabes Semarang. Ternyata ada anak-anak SMP, SMK dan SMA lho, ini kan kasihan. Apakah mereka diajak, ikut sendiri atau masalahnya apa," kata Ganjar, Kamis (8/10).
Saat menengok para pelajar yang diamankan aparat kepolisian itu, Ganjar menegaskan bahwa anak-anak itu tidak tahu apa-apa. Mereka tidak mengerti demo tentang apa, dan belum membaca undang-undang Cipta Kerja membahas soal apa.
"Saya tanya mereka, tidak ada yang paham dan tahu mereka itu ikut demo tentang apa. Mereka tahunya dari WA group. Bahkan ada yang diajak neneknya, dan neneknya juga nggak tahu," jelasnya.
Untuk itu, Ganjar meminta seluruh Kepala Sekolah di Jateng untuk mengecek. Tak hanya itu, orang tua juga diminta aktif dalam upaya pendidikan anak-anaknya.
"Anak-anak ini adalah masa depan kita, harus diedukasi soal itu. Memang penting bagi kita memberikan ruang kepada mereka untuk mengetahui, tapi jangan sampai kemudian mereka hanya ikut-ikutan dan menimbulkan masalah. Kan kasihan, saya minta Kepsek dan orang tua mengajak bicara anak-anak ini agar bisa memahami," tegasnya.
Dari hasil pengecekannya di Polrestabes Semarang, Ganjar mengatakan bahwa anak-anak yang dibawa ke kantor polisi itu dalam kondisi baik. Ia melihat penanganan yang dilakukan pihak kepolisian juga sudah sangat baik.
Baca Juga: Kawasan Ring 1 Makin Mencekam, Pos Polisi di Patung Kuda Dibakar Massa
"Saya datang menjenguk tadi malam ya untuk memastikan itu, dan pak Kapolrestabes sudah membantu. Penanganannya bagus," jelasnya.
Terkait aksi demonstrasi penolakan RUU Cipta Kerja, Ganjar mengatakan, bahwa pihaknya tidak melarang adanya aksi demonstrasi. Pihaknya bahkan mengizinkan digelarnya aksi demo, tapi di perusahaan masing-masing.
"Sudah dilakukan itu, kita izinkan mereka demo di perusahannya masing-masing, setelah itu kembali bekerja. Hari ini juga ada dua yang demo, kami izinkan demo di tempat masing-masing," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Coba Ngumpet ke Kantor Lemhanas, Pendemo di Patung Kuda Diusir TNI
-
Pendemo Lempari Batu ke Balai Kota, Pamdal: Hentikan, Ini Kantor Gubernur
-
Mahasiswa di Patung Kuda Mundur: Biar Anak STM Lanjutkan Perjuangan Kita
-
Bentrok Dekat Istana, Pendemo Maju Bentangkan Bendera Merah Putih Raksasa
-
54 Siswa di Banten Ditangkap Dugaan Ikut Demo, Pelajar: Saya Mau Berenang
Terpopuler
- Hasil Survei Terbaru SMRC Soal Capres: Prabowo Hanya Raih 9,8 Persen, Kalah Telak Dari Dedi Mulyadi
- Kronologi Gubernur Bali Wayan Koster Diamuk Pegawai SPBU
- Wacana Gaji ASN Disalurkan Lewat Koperasi Merah Putih Dinilai Sebagai Langkah Mundur
- Indonesia Masuk Nominasi AFC Awards 2026, PSSI Bersaing dengan Kamboja dan Myanmar
- 4 Slip On Lokal Terbaik Menurut Review Pengguna, Empuk Buat Jalan Jauh hingga Jogging
Pilihan
-
Polisi Bunuh Polisi karena Bully, Bharatu Valdo 4 Kali Didor dan Digorok Junior
-
Kamaruddin Simanjuntak Pengacara Brigadir J Meninggal Dunia di RS Pelni
-
Mantan Kadiv Hubinter Napoleon Bonaparte Meninggal, Pengacara: Doakan Bapak Diampuni Dosa-dosanya
-
Pekan Kelam IHSG: Drama BYAN Haji Isam, Turun Kelas MSCI Hingga Rekor Terburuk Bursa
-
Rakyat Kecil Jadi Korban Antrean BBM, dari Ojol Kehilangan Pendapatan hingga Kampus Terpaksa WFH
Terkini
-
BMKG Peringatkan Potensi Karhutla di Jateng, Suhu Semarang Bisa Capai 37 Derajat
-
244 Personel Padamkan Kebakaran Hutan Gunung Lawu, Helikopter Water Bombing Diupayakan
-
Bukan Sekadar Cari Cuan, BRILINKERS Semarang A.Yani Perkuat Solidaritas dan Berbagi Peluang Usaha
-
Demi Keuntungan, BBM dan LPG Subsidi Diduga Diselewengkan, 3 Kasus Dibongkar di Jateng
-
KPK: Fee Proyek Rp1,9 Miliar Diduga Dipakai Bupati Klaten Bayar Utang Pilkada