Gus Yaqut Jadi Menag, Mbah Mijan: Sudah Sepantasnya NU Menerima Posisi Itu

SuaraJawaTengah.id - Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agama (Menag) menggantikan Fachrul Razi. Sebagai tokoh NU, Gus Yaqut dikenal kuat dalam memegang komitmennya menangkal radikalisme.

Seperti dilansir dari laman Kemenag, Gus Yaqut menjelaskan komitmennya untuk mewujudkan agama sebagai sumber inspirasi bukan aspirasi.

“Agama sebagai inspirasi bukan sebagai aspirasi itu kalau di-breakdown akan luar biasa, bagaimana kita ini harus saling menghormati antar sesama pemeluk agama, bagaimana harus saling menghormati yang berbeda keyakinan," ujarnya pada Rabu (23/12/2020).

Ia juga menyampaikan bahwa agama biarkan menjadi inspirasi karena agama membawa nilai-nilai kebaikan. Selain itu, ia juga mengimbau agar jangan sampai agama dijadikan alat politik.

Baca Juga: Gus Yaqut Sowan ke Para Ulama Minta Nasihat dan Arahan

“Agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan atau mungkin untuk tujuan-tujuan yang lain. Agama biar menjadi inspirasi dan biarkan agama itu membawa nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Gus Yaqut.

Setelah berita tentang Gus Yaqut menduduki kursi Menteri Agama, hal itu menimbulkan banyak reaksi dari berbagai pihak salah satunya seorang Paranormal Mbah Mijan.

Salah satunya Paranormal Samijan atau mbah mijan itu mengatakan, bahwa posisi Menteri Agama NKRI merupakan milik seluruh rakyat Indonesia dari berbagai keyakinan yang legal.

"Sudah sepantasnya NU menerima posisi Menteri Agama. Sikap toleransi dan syiar bergaya santuy adalah nilai konsistensi yang harus diapresiasi," ungkapnya seperti dikutip melalui cuitan twitter @mbah_mijan.

"Menteri Agama Negara Republik Indonesia adalah milik seluruh rakyat dari berbagai keyakinan yang legal. NKRI harga mati!" Pungkas Mbah Mijan.

Baca Juga: Terkait Ahmadiyah & Syiah, Menag Yaqut: Semua WN Sama di Mata Hukum

Reporter: Aditia Ardian