Ia mengklaim bahwa Komisi Eropa telah mengamankan hampir dua miliar dosis vaksin dari enam produsen berbeda. Kepada surat kabar Jerman Rheinische Post, Karl Lauterbach, pakar kesehatan yang juga anggota Partai Sosial Demokrat (SPD) menyesalkan minimnya pembelian vaksin Moderna oleh UE.
“Sudah jelas sejak awal vaksin Moderna memiliki tingkat keampuhan yang tinggi dan dapat digunakan oleh dokter.“
Bagaimana dengan Indonesia?
Pemerintah Indonesia sendiri sejak hari Minggu (03/01) telah mendistribusikan vaksin corona produksi perusahaan Cina, Sinovac Biotech, ke 34 provinsi di Indonesia.
Bio Farma sebagai distributor akan melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan puskesmas.
Total saat ini Indonesia telah menerima tiga juta dosis vaksin Sinovac. Meski begitu, Sinovac belum memberikan klaim efikasi atau keampuhan vaksinnya dalam melawan virus corona.
Brasil, salah satu negara tempat pelaksanaan uji klinis vaksin Sinovac sejatinya telah menyelesaikan uji klinis tahap III.
Tingkat efektifitas vaksin Sinovac di sana disebut melewati ambang batas 50 persen.
Namun, ilmuwan enggan mempublikasikan hasil studi lengkap uji klinis tersebut.
Baca Juga: Mengapa Posko Covid-19 di Daerah Harus Diaktifkan Lagi?
Kepada DW Indonesia, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono, mengatakan bahwa pemerintah harus memastikan keamanan vaksin Sinovac.
“Vaksin ini harus dipastikan aman dan tingkat efektivitasnya di atas 90 persen. Jadi semua vaksin yang diproduksi pabrik besar farmasi itu efikasinya di atas 90 persen,“ ujar Miko, menambahkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga harus segera mengeluarkan sertifikasi halal.
Masih tunggu BPOM Walau tahap pendistribusian sudah dimulai, proses pemberian vaksin Sinovac masih harus menunggu izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Bio Farma lewat juru bicaranya mengaku distribusi vaksin Sinovac tetap dilakukan karena "mengingat kondisi geografis Indonesia yang luas dan terdiri dari kepulauan."
“Perlu waktu dan perencanaan yang baik melakukan distribusi vaksin ke 34 provinsi di seluruh Indonesia sehingga apabila izin penggunaan darurat sudah dikeluarkan oleh BPOM, pelaksanaan vaksinasi dapat segera dilakukan,“ kata juru bicara Vaksinasi Vaksin COVID-19 PT Bio Farma Bambang Heriyanto saat dihubungi DW Indonesia, Senin sore (04/01).
Lebih lanjut Bambang meminta semua pihak optimis dalam menunggu evaluasi hasil uji klinis vaksin Sinovac yang dilakukan BPOM.
Berita Terkait
-
Singgung soal Konspirasi Anti-Vaksin, Menkes: Cacar hingga Covid Hilang karena Vaksinasi
-
Agar Tak Tertular Covid, Epidemiolog ke Kelompok Lansia dan Rentan : Jaga Diri Pakai Masker, Kalau Fit Tak Usah Keluar
-
Puluhan Ribu Vaksin Sinovac di Bekasi Bakal Kadaluwarsa 1 Agustus 2022
-
Sejauh Mana Program Vaksinasi Wajib Kanker Serviks akan Berhasil?
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Strategi Jateng Tumbuhkan Ekonomi Desa Melalui Ekosistem MBG
-
Jelang Dieng Culture Festival 2026, Pengelola Homestay Diingatkan Jangan Naikkan Tarif Berlebihan
-
10 Hari Ini Gratis, Jateng Fair 2026 Pamer Inovasi, Investasi, dan Hiburan di PRPP
-
Bayar Pajak Kendaraan di Jateng Bisa dapat Emas, Cek Daftar Pemenangnya di Sini
-
Gita Wirjawan di UHN Tegal: Kepemimpinan Mendatang Harus Ditata Ulang, Jangan Mabuk Elektabilitas