Banjir Kalsel: Evaluasi Seluruh Pemberian Izin Tambang dan Perkebunan Sawit

SuaraJawaTengah.id - Ketika mengunjungi lokasi terdampak banjir dan pengungsi di Banjar, Kalimantan Selatan, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya bantuan logistik. Ada sekitar 20 ribu orang yang mengungsi akibat banjir di daerah itu.

Penanganan kerusakan infrastruktur, kata dia, sama pentingnya dengan  evakuasi korban jiwa.

"Tiga hal tadi yang penting untuk kita lihat sehingga kekurangan-kekurangan yang ada bisa dibantu oleh pemerintah pusat, selain juga dari logistik yang ada di pemerintah provinsi, kabupaten dan kota," kata Jokowi, Senin (18/1/2021).

Jokowi juga mengucapkan duka cita terhadap keluarga korban.

Baca Juga: Presiden Joko Widodo Tinjau Banjir di Kalsel

Jokowi mengatakan banjir di Kalimantan Selatan terjadi karena intensitas hujan yang tinggi selama 10 hari.

Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik meningkat menjadi 2,1 miliar kubik air dehingga air meluap di 10 kabupaten dan kota.

Jokowi menyerahkan sejumlah bantuan sembako, makanan siap saji, dan masker ke beberapa warga di lokasi terdampak.

Berdasarkan data Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebanyak 10 kabupaten dan kota terdampak banjir di Provinsi Kalimantan Selatan: Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kota Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupataen Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Batola.

Berkurangnya hutan

Baca Juga: Jokowi Minta Perbaiki Jembatan Runtuh di Kalsel Dalam 3 Hari

Berkurangnya hutan primer dan sekunder yang terjadi dalam rentang 10 tahun terakhir disebut menjadi penyebab terjadinya banjir terbesar di Kalimantan Selatan, menurut tim tanggap darurat bencana di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Karena itu LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mendesak pemerintah untuk mengevaluasi seluruh pemberian izin tambang dan perkebunan sawit di provinsi itu lantaran menjadi pemicu degradasai hutan secara masif.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menjanjikan bakal melakukan audit secara komprehensif terkait penggunaan lahan di sana agar bencana serupa tidak terulang.

Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh di LAPAN, Rokhis Khomarudin, menjelaskan antara tahun 2010 hingga 2020 terjadi penurunan luas hutan primer sebesar 13.000 hektare, hutan sekunder 116.000 hektare, sawah dan semak belukar masing-masing 146.000 hektare dan 47.000 hektare.

Sebaliknya, kata Rokhis, area perkebunan meluas "cukup signifikan" 219.000 hektare.

Pengungsi gempa Majene mulai kesulitan makanan, proses evakuasi korban masih dilakukan di Mamuju
'Gempa dan tsunami raksasa' ancam Selatan Jawa dan sejumlah daerah lain: Apa penyebabnya dan bagaimana antisipasinya?

Kondisi tersebut, ia melanjutkan, "memungkinkan terjadinya banjir" di Kalimantan Selatan, apalagi curah hujan pada 12 hingga 13 Januari 2020 sangat lebat berdasarkan pantauan satelit Himawari 8 yang diterima stasiun di Jakarta.

"Ya itu analisis kami, makanya disebutkan kemungkinan. Kalau dari hujan berhari-hari dan curah hujan yang besar sehingga perlu analisis pemodelan yang memperlihatkan apakah pengaruh penutup lahan berpengaruh signifikan," ujar Rokhis kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (17/1/2021).

Data yang ia pegang menunjukkan total area perkebunan di sepanjang Daerah Sungai Barito kini mencapai 650.000 hektare.

Jika dibandingkan dengan luasan hutan di sekitar DAS yang mencapai 4,5 juta hektare, maka perkebunan telah menghabiskan 12 hingga 14 % dari keseluruhan area.

Kendati area hutan masih mendominasi, tapi Rokhis berharap tidak terus tergerus. Sebab kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (menyebutkan Kalimantan Selatan termasuk daerah yang berisiko terhadap bencana banjir.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan sebanyak 67.842 jiwa terdampak banjir di sejumlah wilayah di Kalsel.

"Kita paham bahwa perkebunan itu berhubungan dengan ekonomi, tapi harus diperhatikan unsur lingkungannya," imbuh Rokhis.

Pantauan LAPAN setidaknya ada 13 kabupaten dan kota yang terdampak banjir, tujuh di antaranya luas genangan banjir mencapai 10.000 sampai 60.000 hektare.

"Kabupaten Barito luas genangan 60.000 hektare, Kabupaten Banjar 40.000 hektare, Kabupaten Tanah Laut sekitar 29.000 hektare, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kira-kira 12.000 hektare, Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 11.000 hektare, dan Kabupaten Tapin 11.000 hektare."

Evaluasi izin perkebunan sawit dan perkebunan

Direktur Walhi Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, mencatat 50 % dari lahan di Kalimantan Selatan telah beralih fungsi menjadi tambang batubara dan perkebunan sawit.

"Tambang 33 %, sawit 17 %," ujar Kiworo kepada BBC News Indonesia.

Merujuk pada kondisi itu, ia mengaku telah berulang kali memperingatkan bahwa provinsi tersebut dalam kondisi darurat bencana ekologis dan konflik agraria lantaran mayoritas pemilik tambang maupun sawit adalah perusahaan skala besar.

Oleh karena itu, ia tak kaget jika bencana ekologis itu terjadi saat ini dan yang "terparah dari tahun-tahun sebelumnya."

"Banjir besar pernah terjadi tahun 2006 tapi tidak sampai merendam 13 kabupaten dan kota. Ini yang terbesar. Kalau hujan, banjir setiap tahun kalau kemarau kebakaran lahan."

Oleh sebab itu, ia mendesak pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh izin-izin yang dikeluarkan. Sebab ia meyakini "alih fungsi lahan tersebut menyebabkan degradasi hutan".

Rokhis Khomarudin mengatakan antara 2010 hingga 2020 terjadi penurunan luas hutan primer sebesar 13.000 hektare, hutan sekunder 116.000 hektare, sawah dan semak belukar masing-masing 146.000 hektare dan 47.000 hektare.

Jika dalam audit ada operasi tambang maupun perusahaan sawit yang dianggap memicu bencana, maka ia berharap pemerintah berani mencabut izin tersebut.

"Misalnya izin ini dicabut, yang ini digugat, ini izin masih diperlukan. Meskipun kalau Walhi minta cabut semua. Tapi kebijakan pemerintah kan tidak bisa sampai ke sana. Nah evaluasi itu inginnya melibatkan masyarakat sipil jangan hanya konsultan."

"Dan di-share hasil dan kesimpulannya."

"Karena dampak lingkungan ini sampai ke anak cucu. Kalau hanya denda pasti mereka (perusahaan) sanggup membayar. Kalaupun ditutup bisa bikin perusahaan baru."

Selain bertindak tegas pada perusahaan, Walhi juga meminta pemerintah daerah meninjau Kembali aturan Rancangan Tata Ruang dan Wilayah Kalimantan Selatan.

Apa tanggapan pemerintah?

Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, menjanjikan bakal melakukan evaluasi terhadap penggunaan lahan di provinsinya untuk mengetahui penyebab banjir terbesar ini dalam waktu dekat.

Namun begitu, ia tidak memberikan target kapan evaluasi itu selesai.

"Kami akan kaji secara komprehensif apa penyebabnya sehingga tidak terulang. Karena yang terdampak sangat luas hamper 2,6 juta hektare. Kita kaji dari sisi penggunaan lahan, aliran sungai, permukiman," ujar Roy Rizali Anwar kepada BBC News Indonesia.

Sejauh ini, pemprov terkendala dalam mengevakuasi dan menyelurkan bantuan kepada warga yang paling terdampak banjir yakni di Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tanah Laut. Pasalnya dua jalan nasional terputus.

Karena itu pada Minggu (17/1), BNPB mengerahkan satu helikopter bantuan.

Sementara itu korban meninggal tercatat 16 orang dan ratusan ribu orang mengungsi.

Roy mengatakan pihaknya berusaha tetap menerapkan protokol Kesehatan di lokasi pengungsian mengingat kondisi pandemic Covid-19.

"Yang pasti karena masih pandemi kami libatkan satgas uuntuk memastikan protokol kesehatan di pengungsian berjalan."