Banjir Kalsel: Evaluasi Seluruh Pemberian Izin Tambang dan Perkebunan Sawit

SuaraJawaTengah.id - Ketika mengunjungi lokasi terdampak banjir dan pengungsi di Banjar, Kalimantan Selatan, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya bantuan logistik. Ada sekitar 20 ribu orang yang mengungsi akibat banjir di daerah itu.

Penanganan kerusakan infrastruktur, kata dia, sama pentingnya dengan  evakuasi korban jiwa.

"Tiga hal tadi yang penting untuk kita lihat sehingga kekurangan-kekurangan yang ada bisa dibantu oleh pemerintah pusat, selain juga dari logistik yang ada di pemerintah provinsi, kabupaten dan kota," kata Jokowi, Senin (18/1/2021).

Jokowi juga mengucapkan duka cita terhadap keluarga korban.

Jokowi mengatakan banjir di Kalimantan Selatan terjadi karena intensitas hujan yang tinggi selama 10 hari.

Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik meningkat menjadi 2,1 miliar kubik air dehingga air meluap di 10 kabupaten dan kota.

Jokowi menyerahkan sejumlah bantuan sembako, makanan siap saji, dan masker ke beberapa warga di lokasi terdampak.

Berdasarkan data Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebanyak 10 kabupaten dan kota terdampak banjir di Provinsi Kalimantan Selatan: Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kota Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupataen Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Batola.

Berkurangnya hutan

Baca Juga: Presiden Joko Widodo Tinjau Banjir di Kalsel

Berkurangnya hutan primer dan sekunder yang terjadi dalam rentang 10 tahun terakhir disebut menjadi penyebab terjadinya banjir terbesar di Kalimantan Selatan, menurut tim tanggap darurat bencana di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Karena itu LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mendesak pemerintah untuk mengevaluasi seluruh pemberian izin tambang dan perkebunan sawit di provinsi itu lantaran menjadi pemicu degradasai hutan secara masif.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menjanjikan bakal melakukan audit secara komprehensif terkait penggunaan lahan di sana agar bencana serupa tidak terulang.

Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh di LAPAN, Rokhis Khomarudin, menjelaskan antara tahun 2010 hingga 2020 terjadi penurunan luas hutan primer sebesar 13.000 hektare, hutan sekunder 116.000 hektare, sawah dan semak belukar masing-masing 146.000 hektare dan 47.000 hektare.

Sebaliknya, kata Rokhis, area perkebunan meluas "cukup signifikan" 219.000 hektare.

Pengungsi gempa Majene mulai kesulitan makanan, proses evakuasi korban masih dilakukan di Mamuju
'Gempa dan tsunami raksasa' ancam Selatan Jawa dan sejumlah daerah lain: Apa penyebabnya dan bagaimana antisipasinya?