SuaraJawaTengah.id - Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai kebijakan untuk menekan penyebaran Covid-19. Dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga yang agak longgar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) telah dilakukan.
Namun, angka positif Covid-19 terus naik. Bahkan tren angka Covid-19 tak pernah berhenti dan terus melaju.
Hal itu menimbulka berbagai pertanyaan. Terbaru, seorang epidemolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mendesak pemerintah melakukan mekanisme lockdown.
Jika tidak bisa secara keseluruhan, Dicky meminta lockdown dilakukan di seluruh pulau Jawa.
Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mennyatakan tidak setuju. Menurut ganjar, sudah banyak negara yang menggunakan teori lockdown, namun belakangan kasus Covid-19 kembali muncul.
"Sebenarnya kalau pakai teori itu sudah banyak juga. Ada yang sudah pernah lockdown, gitu kan, tapi muncul lagi. Sekarang ada banyak pertimbangan, yang dibutuhkan itu sebenarnya dukungan masyarakat," kata Ganjar di Semarang, Rabu (27/1).
Ganjar menegaskan, lockdown itu bukan tanpa masalah. Statemen soal lockdown itu gampang, akan tetapi banyak persoalan yang harus diselesaikan dengan adanya kebijakan itu.
"Statemen lockdown itu gampang. Harus lockdown. Oke. Tapi kan turunanya kan banyak yang harus diselesaikan," ucapnya.
Memang banyak diskusi yang digelar soal lockdown ini, mereka yang mengamini teori ini menilai bahwa persoalan turunan dari kebijakan lockdown menjadi urusan pemerintah. Mereka menilai, seharusnya pemerintah bisa mengatur persoalan itu.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Merosot Imbas Rencana Lockdown China
"Oh tidak. Tidak semudah itu. Benturan-benturan mesti kita eliminasi. Idealnya begitu (lockdown), tapi kalau nggak bisa, ya kita ambil grade yang kedua," tegasnya.
Hari ini lanjut Ganjar, yang dibutuhkan adalah edukasi dan sosialisasi. Dukungan masyarakat juga harus ditingkatkan. Untuk itu, dirinya sudah meminta Disporapar, Disperindag dan lainnya yang menangani soal bisnis, agar terus mengedukasi adaptasi baru dan tertib. Ia mencontohkan, restoran, mall, pasar, rumah makan semuanya ditata dengan protokol kesehatan yang ketat, maka itu bisa berdampak positif.
"Sebenarnya semuanya bisa untuk tertib. Kalau sebelumnya di restoran itu ada 50 kursi, dipangkas jadi 20 dan ditata dengan jarak dan diberikan partisi. Kalau semua sadar dan mendukung, sebenarnya bisa. Sambil pemerintah mengedukasi dan mengontrol," imbuhnya.
Setelah itu lanjut dia adalah ketegasan. Makin tegas protokol kesehatan, menurutnya akan semakin baik.
"Mudah-mudahan, Kapolri baru kan sudah dilantik. Maka kalau aturan sudah dipertegas, maka diharapkan bisa meningkatkan efek jera. Maka menurut saya saat ini, sanksi denda penting," katanya.
Mendukung PPKM
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Toyota Bekas yang Mesinnya Bandel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Pajak Rp500 Ribuan, Tinggal Segini Harga Wuling Binguo Bekas
- 9 Sepatu Adidas yang Diskon di Foot Locker, Harga Turun Hingga 60 Persen
- 10 Promo Sepatu Nike, Adidas, New Balance, Puma, dan Asics di Foot Locker: Diskon hingga 65 Persen
- 5 Rekomendasi Sepatu Lari Kanky Murah tapi Berkualitas untuk Easy Run dan Aktivitas Harian
Pilihan
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
Terkini
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
-
Selalu Terus Bertransformasi, BRI Yakin Mampu Memberikan Hasil Optimal
-
Bagian dari Danantara, BRI Turut Memberikan Dukungan Nyata dalam Pembangunan Rumah Hunian di Aceh
-
5 Mobil Bekas Seharga Motor yang Layak Dibeli, Cuma Rp17 Juta!
-
Waspada! Semarang dan Jawa Tengah Diprediksi Dilanda Hujan Lebat Disertai Petir Hari Ini