Pemerintah Pusat Mau Impor Beras, Ganjar:Tolong Perhitungkan Nasib Petani

SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat memperhitungkan dengan matang rencana melakukan impor beras dalam waktu dekat.

Menurut Ganjar Pranowo, saat ini para petani di Indonesia termasuk di Jawa Tengah sudah mulai memasuki musim panen. Hal itu pastinya akan menggagu penjualan hasil dari petani lokal. 

"Sebaiknya diperhitungkan dengan matang, karena ini lagi mulai petani kita panen. Maka kayaknya petani butuh perhatian agar hasil panennya betul-betul bisa terbeli, karena ongkos produksinya kemarin tidak murah," kata Ganjar Pranowo di Semarang, Senin (8/3/2021).

Ganjar meminta pemerintah pusat memperhitungkan betul tentang urgensi impor beras sebanyak 1 juta ton itu. Hal itu penting agar tidak mengguncang situasi pada saat memasuki musim panen ini.

Baca Juga: CEK FAKTA: Jateng Banjir Karena Anies Pindahkan Air Jakarta ke Jateng?

"Kalau alasan darurat bencana, boleh-boleh saja. Ataupun impor beras khusus dan karena kebutuhan daerah tertentu, silahkan. Tapi harus dijelaskan secara detil, agar tidak menggoncang situasi pada saat kita mau panen. Ini kan sudah masuk musim panen," tegasnya.

Bahkan lanjut Ganjar, pada musim panen ini produksi beras di Indonesia dipastikan surplus. Dari perhitungan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jateng saja lanjut Ganjar, akan ada surplus 1 juta ton.

"Iya kira-kira begitu (surplus). Kemarin dinas kita sudah menghitung, kalau dari sisi kebutuhan, kita bisa surplus satu jutaan (ton)," pungkasnya.

Sekadar diketahui, pemerintah pusat akan melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton pada awal tahun ini. Impor terpaksa dilakukan untuk menjaga stok beras nasional.

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto menyebutkan bahwa impor beras sebesar 1 juta ton, yang dibagi 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan sisanya sesuai kebutuhan Bulog.

Baca Juga: Demi Kedaulatan Pangan Nasional, INDEF dan KTNA Tolak Impor Beras

Ia mengatakan, stok beras perlu dijaga karena pemerintah perlu melakukan pengadaan beras besar-besaran untuk pasokan beras bansos selama masa PPKM. Selain itu, adanya bencana di beberapa tempat menurutnya mengancam ketersediaan pasokan beras nasional.