SuaraJawaTengah.id - Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkap adanya kejanggalan dihentikannya Vaksin Nusantara yang digagas oleh eks Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto.
Menurut Dahlan Iskan ada dua kemungkinan yang menjadi gagalnya Vaksin Nusantara buatan anak negeri gagal diproduksi masal.
Ada kemungkinan peran dari pihak asing yang ingin menggagalkan Indonesia bisa memproduksi vaksin sendiri yaitu Vaksin Nusantara.
"Pertama, Tiongkok segera memproduksi vaksin dendritik, seperti konsep vaksin nusantara. Kalau itu terjadi kita akan gigit jari. kita akan kembali menjadi bangsa konsumen produk luar negeri, seperti mobil listrik," tulis Dahlan Iskan di situs pribadinya disway.id pada (15/3/2021).
"Kedua, mungkin saja pihak Amerika, yang bekerja sama dengan balitbang kemenkes, undip semarang, RSUP Kariadi akan memindahkan vaksin nusantara ke negara lain, tanpa nama nusantara."
Menurut Dahlan Iskan dua prediksi yang ia tulis tersebut sangat mungkin terjadi. Dia sudah mengkhawatirkan sejak awal muncul penelitian Vaksin Nusantara yang mulai dikembangkan di Indonesia.
"Kemungkinan pertama itu sangat besar. Saya ikuti perkembangan terbaru di Shenzhen. Arahnya juga ke sana. Kita sudah tahu betapa cepat tiongkok melegalkan vaksin-vaksin Covid-nya. Kemungkinan kedua juga sangat besar," tulisnya.
Menurutnya, bisa saja pihak Amerika akan memindahkannya penelitian Vaksin Nusantara ini ke Brasil atau India.
"Apalagi mereka sudah punya hasil uji coba fase 1 yang dilakukan di Semarang. Mereka bisa memanfaatkan itu sebagai harta karun, di mata peneliti," tulis Dahlan Iskan.
Baca Juga: Vaksin Nusantara Distop, Ganjar: Kalau Bagus akan Kita Dukung
Penelitian Vaksin Nusantara Dihentikan
Sebelumnya diberitakan proses penelitian Vaksin Nusantara gagasan Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bersama RSUP Kariadi Semarang dan Universitas Diponegoro dihentikan sementara.
Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan tim peneliti sudah bersurat ke Kemenkes terkait penghentian sementara pengembangan Vaksin Nusantara.
"RS Kariadi sebagai site penelitian yang mengusulkan untuk menunda uji klinis tahap kedua karena akan melengkapi persyaratan dari BPOM," kata Nadia saat dihubungi Suara.com, Selasa (23/3/2021).
Dalam surat yang beredar, penghentian sementara diminta tim peneliti untuk melengkapi dokumen Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengizinkan uji klinis tahap kedua.
Surat itu diteken oleh Plt Direktur Utama RSUP Dr Kariadi Semarang Dodik Tugasworo Pramukarso usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI yang dihadiri pula Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Kepala BPOM Penny K Lukito, dan LBM Eijkman pada 10 Maret lalu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
Terkini
-
HMI Jateng-DIY Geruduk BI: Sentralisasi Cekik Daerah, Rakyat Dipaksa Hidup dari Pinjol!
-
Densus 88 Ungkap Game Online Jadi Jalur Baru Perekrutan Radikalisme di Jateng
-
Ahmad Luthfi Canangkan Sensus Ekonomi 2026: Data Akurat Jadi Basis Pembangunan Jateng
-
Ke Bandara Ahmad Yani Semarang Lebih Tenang dengan Grab Advance Booking
-
Beli Mobil Listrik di Jateng Masih Bebas Pajak, Pemprov Kejar Mobilitas Ramah Lingkungan