Scroll untuk membaca artikel
Siswanto | Welly Hidayat
Sabtu, 08 Mei 2021 | 14:34 WIB
Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono. (Suara.com/Yasir)

SuaraJawaTengah.id - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono mengaku menjadi salah satu pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status menjadi aparatur sipil negara

Giri merupakan salah satu pegawai KPK yang pada Desember 2020 meraih penghargaan Makarti Bhakti Nigari Award 2020 dari Lembaga Administrasi Negara.

Dia menilai kontradiksi ketika kemudian dinyatakan tidak lolos tes.

Lantas, di mempertanyakan ada apa di balik tes itu.

Baca Juga: TWK Pegawai KPK Ada Pertanyaan Seksis, Aktivis Perempuan: Inkonstitusional

Giri menyebutkan sejumlah pegawai KPK juga tak lolos, di antaranya Kepala Biro SDM, Deputi Koordinasi Supervisi Edi Muriyanto, Direktur Pimpinan Jaringan Antar Komisi Sujanarko, dan penyidik Novel Baswedan.

Giri menambahkan tujuh kepala satgas penyidikan dan dua kepala satgas penyelidikan juga dinyatakan tidak lolos.

Giri belum mengetahui akan seperti apa setelah 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos menjadi ASN.

"Apakah nanti akan dipecat atau akan dilakukan pembinaan saya nggak tahu. Karena kami belum mendapatkan hasil resmi," kata Giri.

"Janjinya adalah paling lambat minggu depan kami akan mendapat SK TMS (Tidak Memenuhi Syarat ASN). Dari SK itu BKN (Badan Kepegawaian Negara) akan menerbitkan PNS NIK. Dan kemudian 75 orang ini tidak dapat NIK kurang lebih begitu kan."

Baca Juga: Aktivis Perempuan: TWK Alih Status Pegawai KPK Seperti Tes Terhadap PKI

Load More