SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyarankan pemerintah pusat agar sementara waktu menghentikan transaksi dagang yang melibatkan negara dengan kasus Corona tinggi. Ini menyusul adanya kapal dari India yang ABKnya positif Covid-19.
Hal itu disampaikan Ganjar, saat mengikuti Rapat Koordinasi yang dipimpin Menko Perekonomian secara virtual di rumah dinasnya, Sabtu (8/5/2021).
"Ijin pak Menko, untuk negara-negara yang akan kirimkan barang ke Indonesia dan negara itu adalah negara yang cukup berbahaya pak menurut para epidemiolog, saran saya pak untuk transaksi dagangnya dihentikan dulu," kata Ganjar.
Saran ini disampaikan Ganjar, bukan tanpa alasan. Sebab dirinya melihat saat ini muncul pemikiran di masyarakat bahwa pemerintah melarang warganya untuk bepergian hingga mudik. Namun masih leluasa terhadap orang asing untuk masuk.
"Akan tidak enak rasanya memang kemarin diskursus yang muncul di publik, 'ini orang india yang masuk ke jawa tengah pak'. Nggak ada orang indianya, ini orang filipina, bahwa mereka dari india betul dan ini kita lakukan treatment kepada mereka," ujar Ganjar dalam rapat.
"Karena ini diskursusnya menjadi nggak enak, seolah-olah mudiknya dilarang tapi orang asing boleh masuk," tegasnya.
Pemerintah, lanjut Ganjar, harus membuka seluruh informasi. Kaitannya dengan kedatangan Warga negara Asing yang masuk dan apa kepentingannya di Indonesia serta yang paling penting kondisinya.
"Ini penting karena di bawah akhirnya itu menjadi komunikasi yang seolah-olah kita melarang bangsa sendiri tapi mempersilahkan orang lain," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Sebanyak 13 anak buah kapal (ABK) yang membawa gula rafinasi dari India dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, Jawa Tengah dinyatakan positif virus Corona atau Covid-19.
Baca Juga: Cek Kemungkinan Pemudik Menumpang Truk, Begini Usaha Ganjar Pranowo
Ganjar berharap ke depannya ada komunikasi terlebih dahulu sebelum kapal dari negara yang jadi perhatian soal kasus Corona untuk merapat di pelabuhan.
"Tentu saja saya belajar dari ini, seluruh pemegang otoritas baik pelabuhan udara, kapal, apalagi yang akan menerima tamu, warga, barang dari negara asing apalagi di tempat-tempat yang sudah menjadi perhatian kita, seperti India harus diperketat," kata Ganjar kepada wartawan di rumah dinasnya, Semarang, Sabtu (8/5/2021).
Berita Terkait
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
-
7 Rekomendasi HP Baterai Jumbo Paling Murah di Bawah Rp3 Juta, Aman untuk Gaming
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
Terkini
-
OTT Bupati Sudewo, Gerindra Jateng Dukung Penuh Penegakan Hukum dari KPK
-
Gebrakan Awal Tahun, Saloka Theme Park Gelar Saloka Mencari Musik Kolaborasi dengan Eross Candra
-
Deretan Kontroversi Kebijakan Bupati Pati Sudewo Sebelum Berakhir di Tangan KPK
-
OTT KPK di Pati: 6 Fakta Dugaan Jual Beli Jabatan yang Sudah Lama Dibisikkan Warga
-
7 Kontroversi Bupati Pati Sudewo Sebelum Kena OTT KPK, Pernah Picu Amarah Warga