Raja Salman Mengutuk Agresi Israel di Jalur Gaza

SuaraJawaTengah.id - Raja Arab Saudi Salman mengutuk apa yang disebutnya sebagai agresi Israel di Yerusalem dan Jalur Gaza selama percakapan telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Jumat (21/5).

Arab Saudi pada Jumat pagi menyambut deklarasi gencatan senjata di Jalur Gaza sekaligus mengapresiasi upaya mediasi oleh Mesir dan internasional, demikian Kantor Berita SPA, mengutip pernyataan Kementerian Luar Negeri.

Pernyataan itu menegaskan lagi upaya berkelanjutan kerajaan dengan para sekutu untuk mencapai sebuah resolusi.

Upaya Mesir untuk menengahi gencatan senjata antara Israel dan Palestina berlaku pada Jumat dini hari.

Baca Juga: Koplak! Bela Palestina Bawa Bendera Italia: Woy Mau Piala Dunia?

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyambut gencatan senjata antara Gaza dan Israel pada Kamis (20/5) dan mendesak semua pihak agar mengawasinya.

Gencatan senjata berlaku mulai pukul 02:00 Jumat dini hari waktu setempat.

Gencatan senjata yang ditengahi oleh Mesir dicapai setelah 11 hari serangan Israel terhadap Jalur Gaza yang diblokade.

Sekjen meminta masyarakat internasional agar bekerja sama dengan PBB dalam mengembangkan dukungan yang kuat dan terintegrasi untuk rekonstruksi dan pemulihan yang cepat dan berkelanjutan, yang mendukung rakyat Palestina sekaligus memperkuat lembaga mereka.

"Saya menekankan bahwa para pemimpin Israel dan Palestina memiliki tanggung jawab selain mengembalikan ketenangan untuk memulai dialog serius guna membahas akar penyebab konflik," kata Guterres.

Baca Juga: FOZ Dorong Dunia Internasional Beri Palestina Bantuan Tim Psikososial

"Gaza merupakan bagian integral dari negara Palestina di masa mendatang dan tidak ada upaya yang musti dilakukan untuk menciptakan rekonsiliasi nasional nyata yang mengakhiri perpecahan," katanya.

PBB akan berkoordinasi dengan Israel dan Palestina, dan mitra kawasan serta internasional, termasuk melalui Kuartet Timur Tengah, "untuk kembali ke jalur perundingan yang berarti guna mengakhiri pendudukan dan memungkinkan terwujudnya solusi dua negara berdasarkan garis batas 1967, resolusi PBB, hukum internasional dan juga kesepakatan bersama," kata Guterres.

Kuartet Timur Tengah terdiri atas PBB, Amerika Serikat, Uni Eropa serta Rusia. [Reuters/Anadolu/Antara]