SuaraJawaTengah.id - Pemerintah resmi akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Kebijakan PPKM Darurat pastinya akan berdampak ke dunia usaha.
Menanggapi hal itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah (Jateng) berharap pemerintah memberikan stimulus kepada dunia usaha selama masa PPKM Darurat.
Sebab, sejumlah daerah di Jateng bakal terkena PPKM darurat yang diterapkan mulai 3-20 Juli 2021. Selama masa itu, pemerintah meminta sektor usaha non-esensial yakni di luar energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, untuk menerapkan work from home (WFH) 100%.
Sementara sektor essential seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, serta perhotelan diizinkan menerapkan 50% WFH.
Ketua Apindo Jateng, Frans Kongi, tidak menampik penerapan PPKM darurat nantinya akan berimbas pada dunia usaha. Oleh karenanya, ia pun berharap selama penerapan PPKM darurat itu pemerintah memberikan stimulus kepada dunia usaha.
“Harapan kami sih tetap ada stimulus terhadap dunia usaha. Stimulus seperti restrukturasi pajak, kredit perbankan, dan lain-lain. Selama PPKM darurat, mau tidak mau dunia usaha akan terdampak, terutama sektor pasar dalam negeri,” ujar Frans Kongi dilansir dari Semarangpos.com, di Semarang, Kamis (1/7/2021).
Tak Ada Cara Lain
Pihaknya tidak mempermasalahkan PPKM darurat, termasuk di sejumlah wilayah di Jateng. Menurutnya, hal itu menjadi solusi bagi pemerintah dalam menekan angka persebaran Covid-19 yang cenderung meningkat dari hari ke hari.
“Padahal dunia usaha saat ini sudah mulai membaik. Tapi mau bagaimana lagi? Sepertinya pemerintah enggak ada cara lain untuk menekan pertumbuhan Covid-19,” tuturnya.
Baca Juga: PPKM Darurat Mulai Berlaku Lusa, Jokowi: Masyarakat Tetap Tenang dan Waspada!
Meski demikian, Frans tetap optimitis ada penerapan PPKM darurat itu tidak akan memberi dampak signifikan kepada dunia usaha. Hal itu dikarenakan pasar ekspor masih bisa tumbuh meski sejumlah aktivitas ekonomi dibatasi.
“Kondisi semacam ini pernah dialami dunia usaha saat awal pandemi. Tapi, saat itu kondisinya lebih buruk karena negara-negara lain juga lockdown. Hal itu membuat ekspor kita terganggu. Tapi, kalau sekarang kan enggak. Jadi ekspor masih tetap jalan. Hanya pasar dalam negeri yang terdampak.”
Selain stimulus, Frans Kongi juga berharap pemerintah untuk lebih gencar lagi dalam menggunakan anggaran atau belanja negara yang diproyeksikan untuk dunia usaha.
“Hal ini perlu dilakukan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19,” imbuh Frans.
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Netanyahu Siap Gunakan Bom Nuklir? Eks Kolonel AS Lawrence Wilkerson Bongkar Skenario Kiamat Iran
- 10 Singkatan THR Lucu yang Bikin Ngakak, Bukan Tunjangan Hari Raya!
- 35 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 11 Maret 2026: Klaim MP40, Diamond, dan Sayap Ungu
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
OTT Bupati Cilacap Guncang PKB: Kader Terkejut, Minta Publik Tunggu Penjelasan Resmi KPK
-
BRI Semarang Pattimura Dukung Program Serambi BI: Fasilitasi Penukaran Uang Baru di Pasar Modern BSB
-
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Rombongan Pejabat Dibawa KPK ke Jakarta Naik Kereta
-
BRI Gandeng Yakult Lady: Digitalisasi Transaksi UMKM dan Dukungan Kesejahteraan Melalui QRIS
-
BRI Siaga Lebaran 2026: Kantor Cabang, BRImo, hingga Agen BRILink Siap Layani Nasabah