Bangkrut Karena Pandemi Covid-19, Pelaku Wisata di Kabupaten Pati Tolak PPKM

SuaraJawaTengah.id - Pelaku pariwisata di Kabupaten Pati menggelar aksi tuntut objek wisata kembali dibuka usai PPKM. Pasalnya selama setahun lebih pagebluk melanda, mereka sudah habis-habisan untuk menyambung hidup.

Selain mengibarkan bendera putih sebagai bentuk menyerah dengan kebijakan PPKM. Tidak sampai di situ, sebagai bentuk protes. Puluhan peserta aksi turut menggelar konvoi dengan melibatkan belasan armada bus mengelilingi pusat kota Pati. Sepanjang perjalanan, armada tersebut tak henti membunyikan klakson.

Bahkan kendaraan-kendaraan transportasi pariwisata di Kabupaten itu, sempat transit di area Kantor Bupati. Sebagai bentuk menyerah terhadap kebijakan PPKM oleh pemerintah.

Korlap Aksi, Kasiadi mengatakan, jika pengelola wisata dan semua yang terlibat di dalamnya sudah tidak kuat secara ekonomi. 

"Kita pelaku usaha wisata sudah menyerah, bendera putih ini bentuk kita menyerah. Kita sudah tidak sanggup lagi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini, terutama PPKM dan perpanjangannya," jelasnya di kompleks taman kota, Kamis (22/7/2021).

Apalagi, sejak awal pandemi Covid-19 di Nusantara, para pelaku pariwisata yang pertama kali terimbas. 

"Mohon kita ini dikasih jalan untuk hidup karena selama ini kita benar-benar mati. Objek wisata ditutup semua kita pendapatan nol," keluhnya.

Bahkan imbas kebijakan tersebut, sebesar 95% pelaku pariwisata harus merumahkan karyawan. Tidak sedikit pula yang harus banting setir usaha lain, hanya untuk makan sehari-hari.

"Sudah mengurangi karyawan lebih dari satu tahun yang lalu, ketika pandemi pertama. Kami yang pertama terdampak dan kita yakin recovery yang paling terakhir," imbuh Kasiadi.

Baca Juga: Warga Pasang Bendera Putih Tanda Menyerah saat Jokowi Janji Longgarkan PPKM

Sementara pelaku pariwisata yang bertahan pada bisnis wisata, harus rela menjual aset-asetnya sekedar hanya untuk menyambung hidup.

"Bus sudah banyak yang dijual. Banyak teman pengusaha yang jual bus, jual aset. Kenapa, karena pemerintah sepertinya kurang perhatian sama kita wisata dan pelaku transportasi," ucapnya.

Kasiadi menambahkan, "Seperti diketahui mereka (pengusaha transportasi) ada hubungan dengan leasing dan perbankan, sedangkan income nol rupiah. Bagaimana mereka membayar angsuran, tidak bisa. Katanya ada angsuran relaksasi segala macam, kenyataannya omong kosong karena dikembalikan lagi ke leasing dan bank untuk kebijakan relaksasi itu. Dan hampir tidak ada peran pemerintah di situ."

Kasiadi berharap, pemerintah memberikan kelonggaran kepada pelaku pariwisata setelah perpanjangan PPKM ini berakhir.

"Setelah tanggal 25, kita dibolehkan usaha kembali dengan cara objek wisata jangan ditutup. Semua syarat akan kita ikuti. Kita mengerti ada Covid, ada kerumunan dan segala macam, tapi saya kira itu bisa dimanage oleh pemerintah," harapnya.

Kasiadi mengancam bakal menggelar aksi yang lebih dahsyat, jika PPKM diperpanjang. Terlebih, tidak ada kelonggaran bagi pelaku pariwisata.